Komisi Informasi Sulut Bakal Hadirkan Ketua Bawaslu RI dalam Sidang Sengketa Pengadaan Pilkada Sulut
Ilustrasi (Foto: AI-generated image/Sulut24.com)
Komisi Informasi menjadwalkan sidang sengketa keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa Pilkada 2024 antara warga negara dan Bawaslu Sulawesi Utara pada 30 November 2026, dengan menghadirkan Ketua Bawaslu RI untuk dimintai keterangan.
Sulut24.com - Komisi Informasi akan menghadirkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia dalam sidang sengketa informasi antara warga negara secara perorangan dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Penggugat sekaligus Ketua Organisasi Rakyat Anti Korupsi (Rako), Harianto Nanga, Jumat (20/11/2026), mengungkapkan bahwa undangan pemanggilan Ketua Bawaslu RI telah dikirimkan oleh Komisi Informasi. Agenda persidangan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 November 2026.
Menurut Harianto, kehadiran Ketua Bawaslu RI diperlukan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan substansi sengketa informasi, khususnya mengenai pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sulawesi Utara.
"Persoalan keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa Pilkada ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran negara dikelola, termasuk proses pengadaan yang menggunakan uang rakyat," tegas Harianto, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, pemanggilan pihak lain dalam proses persidangan memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada komisioner untuk menghadirkan pihak lain guna dimintai keterangan sepanjang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa.
Harianto juga mengungkapkan, salah satu hal yang mendorong perhatian terhadap persoalan ini adalah adanya kasus di daerah lain terkait dugaan penggelembungan harga (mark up) belanja barang yang kini telah memasuki tahap penuntutan di pengadilan.
"Kasus dugaan mark up belanja barang di daerah lain yang sudah berproses di pengadilan harus menjadi peringatan. Transparansi pengadaan tidak boleh diabaikan karena keterbukaan merupakan salah satu instrumen penting untuk mencegah penyimpangan anggaran," ujarnya.
Ia menegaskan, sengketa informasi tersebut bukan sekadar upaya memperoleh dokumen pengadaan, melainkan juga bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada.
Sidang pada 30 November 2026 mendatang diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai informasi pengadaan barang dan jasa Pilkada 2024 di Sulawesi Utara, sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan. (fn)

