Terkait Pelantikan Elly - Moktar, Plh Bupati Harap Warga Talaud Bersabar Dan Tidak Termakan Isu - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Terkait Pelantikan Elly - Moktar, Plh Bupati Harap Warga Talaud Bersabar Dan Tidak Termakan Isu

Pelaksana harian (Plh) Bupati Kepulauan Talaud, Adolf Binilang



Sulut24.com - Melonguane, Menanggapi isu Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih, Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga untuk periode 2019 - 2024, yang hingga kini belum ada kejelasan secara resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut).

Pelaksana harian (Plh) Bupati Kepulauan Talaud, Adolf Binilang menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tetap bersabar menantikan pelantikan Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga.

Adolf Binilang mengatakan Pemerintah Daerah sangat berharap masyarakat untuk tetap sabar, tetap tenang, dan percayakan semua keputusan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang baru kepada Pemerintah yang lebih diatas.

"Torang (kita semua - red) harus tetap menjaga suasana yang kondusif, tetaplah pada aktifitas masing-masing dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Soal kapan pelantikan itu kan kewenangan pada Pemerintah yang lebih diatas," ucap Binilang, saat ditemui diruang kerjanya, Senin (22/7/2019) sore kemarin.

Ia mengingatkan, kita semua disini tetap bersabar soal pelantikan itu. Ketika nanti apa yang diharapkan itu terjadi, biarlah semuanya berjalan aman dan kondusif.

"Torang (kita semua - red) harus tetap berada dalam kondisi aman, damai, dan tentram," kata Binilang

Ia juga berharap, masyarakat Talaud tidak termakan dengan isu-isu yang berkembang saat ini. Sikapi informasi dan berita yang beredar dengan bijak.

"Tidak ada yang terpengaruh dengan situasi dan isu-isu yang berkembang saat ini. Baik jika ada berita tidak benar, atau mungkin ada maksud-maksud tertentu harus kita sikapi," tuturnya

Binilang menegaskan dengan gejolak yang terjadi saat ini di Talaud, tidak ada lagi yang kubu-kubuan karena berbeda pendapat dan asumsi yang berbeda-beda.

Ia berkata, kalaupun ada masyarakat yang sudah kubu-kubuan dengan sih ini sih itu, itu nanti yang akan di pulihkan.

"Sudahlah, jangan ada yang kubu-kubu an lah. Torang ini satu daerah untuk bersama-sama membangun daerah ini. Kalau sudah kubu-kubu an, lama-lama daerah ini bisa hancur," tegas Binilang

Tak hanya itu, selaku Kepala Daerah, Adolf Binilang juga memastikan roda Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud saat ini tetap berjalan seperti biasanya dan normal-normal saja.

"Tetap berjalan seperti biasa, karena Pemerintahan kan sudah tertata seperti itu," imbuhnya

Ditambahkannya, kalau mungkin sekarang ini ada pejabat - pejabat yang tidak berada ditempat, mungkin sedang berada diluar kota karena ada tugas, dan tidak terkait dengan isu yang beredar bahwa ada sejumlah ASN yang ikut aksi damai di Kantor Gubernur Sulut, Senin (22/7/2019) kemarin.

"Yang pasti kan Pemerintah Daerah tidak terlibat didalam situ. Kita tetap netral. Itu kan luapan warga yang meminta kejelasan terkait hal itu. Soal apa yang mereka sampaikan itu kan kita juga tidak tahu. Mungkin besok sudah ada lagi. Saya akan cek besok, di SKPD-SKPD. Siapa yang tugas luar dan siapa yang tidak," ungkapnya menanggapi isu yang beredar di media sosial.

Ketika disinggung terkait hubungannya dengan para Pejabat lain, yang sempat di rolling oleh Plt Bupati Talaud beberapa hari lalu, Ia mengaku tidak ada masalah dan hubungan mereka baik-baik saja.

"Tidak ada.. tidak ada masalah dalam Pemerintahan. Tinggal kita mau mengejar apa saja yang perlu diperbaiki atau ditata lagi. Apabila kedepannya ada perubahan-perubahan," jawabnya.

Seperti diketahui sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk langsung Adolf Binilang sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Kepulauan Talaud untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penunjukkan tersebut mengacu surat keputusan Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor SK T.131.71/3827/0TDA, yang berlaku secara efektif pada Minggu (21/7/2019).

SK tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven O.E Kandouw di Hotel Novotel Sabtu (20/7/2019) malam.
(MT).