LBH Manado Gelar Bedah Film Dan Diskusi "Mosi Tidak Percaya"
 |
| Pemutaran film dokumenter Mosi Tidak Percaya |
Sulut24.com - Manado, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - Lembaga Bantuan Hukum Manado (LBH Manado) menggelar kegiatan bedah film dan diskusi di Kantor lBH - Manado pada Kamis (21/11/2019).
Dalam kegiatan bedah film dan diskusi kali ini, LBH-Manado bersama peserta diskusi yang terdisi dari mahasiswa dan elemen masyarakat memilih film dokumenter Mosi Tidak Percaya yang diproduksi oleh WatchDoc sebagai bahan untuk dibedah.
Anggota LBH Satryano Pangkey mengatakan bahwa film Mosi Tidak Percaya dipilih karena dianggap relevan dengan keadaan yang terjadi saat ini.
"Situasi yang terjadi saat ini memang banyak mencerminkan negara, dalam hal ini pemerintah yang cenderung membuat kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat," ucapnya.
Pangkey mengatakan, salah satu kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat adalah kenaikan iuran BPJS serta hadirnya produk legislasi seperti RUU KUHP, RUU Pertanahan, serta UU KPK yang memicu aksi protes oleh seleuruh elemen masyarakat.
"Dari peristiwa itu, kami menilai situasi hari ini cenderung membuat masyarakat kurang percaya lagi kepada pemerintah, karena sifatnya bukan lagi berpihak pada kepentingan masyarakat, tapi lebih pada kepentingan pemodal dan kaum penguasa," tutur Pangkey.
Pangkey menambahkan kegentingan terkait kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat tersebut akan menjadi bahan diskusi dalam kegiatan tersebut. "Itu gambaran tentang diskusi film kita kali ini," tandas Pangkey.
Lebih lanjut Ia menuturkan bahwa tujuan akhir dari kegiatan bedah film dan diskusi tersebut adalah tumbuhnya kesadaran kritis dari mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat terkait situasi negara saat ini.
"Output dari diskusi ini adalah untuk mengangkat kesadaran kritis masyarakat, mahasiswa dan segala lini sektor kehidupan bahwa memang pada dasarnya hari ini negara tidak baik-baik saja, makanya perlu kesadaran kritis masyarakat dan mahasiswa untuk mengawal kerja pemerintah," tutupnya.
(Fn)
