Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Sulut Serap Masukan Dari Berbagai Elemen

Rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan (Pemantau pemilu dan media massa cetak/elektronik)

Sulut24.com - Manado, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Menggelar rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan (Pemantau pemilu dan media massa cetak/elektronik dalam rangka persiapan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara, Selasa (17/12/2019) di Hotel Aryaduta Manado.

Pada agenda pertama kegiatan tersebut, para anggota bawaslu Provinsi Sulawesi utara yaitu Mustarin Humangi Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Kenly Poluan Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal serta Supriyadi Pangellu memaparkan berbagai latar belakang diselenggarakannya kegiatan tersebut.

Kenly Poluan mengatakan, nantinya usai berdialog dan mendengar pendapat dari insan pers dan pemantau, nantinya Bawaslu Sulut juga akan mengundang berbagai elemen masyarakat diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat serta elemen aparatur supil negara (ASN).

"Kami merasa elemen-elemen ini yang akan banyak membantu kami baik dalam kontribusi informasi maupun dalam sosialisasi terkait dengan ketentuan Pilkada, kami harapkan kedepan tidak banyak pelanggaran karena bisa dicegah, bukan hanya oleh Bawaslu tetapi oleh semua elemen," tutur Poluan.

Poluan mengatakan pada dasarnya Bawaslu sudah mempunyai program di masing-masing divisi, namun Ia mengatakan bahwa Bawaslu masih perlu masukan untuk memantapkan perencanaan yang telah disusun.

"Jika semua elemen terlibat, kami meyakini apa yang kami buat itu, baik perencaan strategis maupun dalam tindak lanjut dari perencanaan, itu dirumuskan secara bersama, pendeknya kami ingin melakukan pengawasan dengan memperkuat partisipasi warga," tuturnya.

Lanjutnya secara leading sektor pengawasan ada di Bawaslu, KPU dan Parpol "Tetapi akhirnya semua perangkat, semua elemen demokrasi itu bekerja baik media, pemantau pemilu, ASN, Tokoh agama, Tokoh masyarakat serta mahasiswa," jelas Poluan.

Poluan menuturkan, jika aparatur sipil negara tidak netral dapat dipastikan konsolidasi demokrasi Pilkada tersebut tidak akan berjalan baik "Karena ASN itu adalah salah satu tonggak demokrasi," jelasnya.

lanjutnya, sama halnya ketika masyarakat media dan pemantau itu bermasalah dapat dipastikan demokrasi tidak akan berjalan.

"Jadi kalau Pak Tito (Mendagri) kemudian menginisiasi satu pikiran pilkada simetris, itu kan gambaran ketidak percayaan tehdapat kita," tandasnya.

Poluan mengatakan, untuk itu lah Bawaslu Sulut mengundang para stakeholder terkait seperti media dan pemantau pemilu untuk melakukan diskusi. "Kami mencatat dan mendengar," tuturnya.

Kepada para peserta, Poluan mengatakan Bawaslu akan memfasilitasi jika nantinya ada komitmen yang lahir dari para terkait Pilkada 2020.

"Kalau ada output, misalnya komitmen dari teman-teman media terhadap pilkada atau komitmen pemantau pemilu terhadap pilkada nanti kami fasilitasi," tutur Poluan.

Ia mengatakan Bawaslu sebagai penyelenggara membutuhkan kekuatan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pesta demokasi.

"Dimana-mana, kalau masyarakat tidak kuat pasti elemen seperti kita penyelenggara pemilu tidak akan kuat juga," ucapnya.

Selain ketiga komisioner bawaslu, turut hadir juga dalam kegiatan tersebut Kepala Sub Bagian Hukum, Humas Bawaslu Sulawesi Utara, Muhammad Ibrahim.
(Fn)