Penegasan Mensos, Batubara: Seluruh Data Dari Daerah, Tidak Ada Pendataan Dari Kemensos

Menteri Sosial Indonesia Juliari. P Batubara
(Foto: Istimewa)

Sulut24.com - Jakarta, Menteri Sosial Indonesia Juliari. P Batubara menegaskan kembali ke teman-teman media, bahwa seluruh data itu adalah dari daerah, tidak ada pendataan dari Kemensos, saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas (Ratas secara daring), Jakarta, belum lama ini,

Pada kesempatan itu, Mensos juga jelaskan bahwa bentuk penyederhanaan prosedur itu sebenarnya bahwa di awal-awal itu yang terjadi adalah kelambatan data dari daerah.

“Pendataan semua dari daerah bukan dari Kementerian, dan Kelambatan data dari daerah ini diakibatkan banyaknya data-data yang dikirim dari kabupaten/kota ke Kemensos itu tidak mewakili data-data yang dikirim dari desa/kelurahan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota,” terang Mensos.


Yang terjadi, menurut Mensos, banyak kabupaten/kota yang menarik kembali data-data yang sudah dikirimkan ke Kemensos, ditarik kembali karena ternyata ada desa atau kelurahan yang keberatan karena tahu bahwa data yang mereka kirimkan tidak sama dengan yang data dari Dinsos kepada Kemensos.

“Jadi itu salah satunya sehingga mengapa kita harus membuka jadwal yang agak panjang untuk data,” ungkap Mensos.

Namun, Mensos sampaikan per hari kemarin Kemensos sudah menutup kepada daerah-daerah dan tidak ada lagi yang narik-narik data kemudian kirim data lagi. Ia menambahkan hal ini mungkin dikarenakan beberapa program bansos yang bersamaan dari Kemensos, Kemendes, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot ada.

“Jadi mungkin di level bawah itu tidak mudah untuk melakukan pendataan, kami pahami, karena juga harus akuntabel juga tidak sembarangan memberikan data,” sambung Mensos.

Kalau hanya mengandalkan kecepatan saja, tambah Mensos, tapi tidak harus akuntabel itu mudah karena ini kan harus cepat dan akuntabel sehingga yang dilakukan adalah Kemensos sudah menyetop untuk data sehingga tidak bisa lagi ditarik-tarik lagi data.

“Kemudian apakah warga rentan miskin sudah masuk dalam data-data tersebut. Jadi saya ingin tegaskan kembali ke teman-teman media, bahwa seluruh data itu adalah dari daerah, tidak ada pendataan dari Kemensos,” tandas Mensos.

Artinya, menurut Mensos, daerah yang paling tahu dari sekian yang masuk ke dalam data yang mereka kirimkan ke Kemensos itu, siapa yang miskin, rentan miskin, yang terdampak, terdampak sekali, tidak terlalu terdampak.

“Itu 110% kami serahkan kepada Pemda sehingga data yang itu kami terima. Jadi kami tidak mungkin lagi melakukan validasi, verifikasi data karena nanti akhirnya kecepatan yang seperti diminta oleh Bapak Presiden tidak akan tercapai. Sementara Bapak Presiden ingin bahwa sebelum lebaran ini dana-dana tersebut sudah tersalurkan,” kata Mensos lagi.

Jadi, menurut Mensos, tidak ada lagi masalah soal anggaran yang belum turun ke PT Pos dan juga tidak ada masalah lagi data yang belum turun ke PT Pos sehingga penyederhanaannya yang dipercepat closing untuk data di Kemensos sehingga datanya langsung dikirim ke PT Pos.

“Kemudian yang lain adalah kami sekarang anggaran yang sudah ada di kami untuk baksos tunai ini sudah seluruhnya kami geser ke PT Pos. Jadi tidak ada lagi di Kemensos dan per hari ini PT Pos akan sudah menerima dana untuk menyalurkan ke 8,3 juta KK (Kepala Keluarga),” jelas Mensos.
(Tim-red)

Sumber berita INFOKABINET.ID