Bawaslu Bolmong Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pilgub Sulut - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Bawaslu Bolmong Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pilgub Sulut

Zulkifli Golonggom saat memberikan pemaparan. (Foto: Sulut24/RA)



Sulut24.com - Bolmong, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow menggelar Rakor Pengawasan Pemilu Partisipatif di Bolaang Mongondow (Bolmong) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Senin (26/10/2020) di Cafe Nafisa Lolak.

Dalam pemaparannya mantan komisioner KPU Sulawesi Utara Zulkifli Golonggom menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survey rumah pemilu 2019 masalah-masalah yang sering muncul terkait Pilkada diantaranya informasi mengenai prosedur Pemilu 24%, proses pendaftaran pemilih 15%, validasi hasil pemungutan suara selama proses rekapitulasi bertingkat 9%, kelatakan TPS 8%, kompetensi KPPS dan Informasi mengenai waktu dan tempat pencoblosan 5%.

Dia juga meminta masyarakat untuk segera menginformasikan kepada dewan penyelenggara pemilu jika menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. 

Golonggom menambahkan hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

Pada kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Bolmonng Pangkerebo mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut merupakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran pada tahapan Pemilu. 

"Apa yang sudah dilakukan bawaslu, hari ini merupakan bentuk pencegahan pelanggaran pilkada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), salah satunya dengan melakukan sosialisasi pengawasan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan jalannya tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut di Kabupaten Bolaang Mongondow," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pilkada sangat penting. 

"Tahapan pemilihan Gubernur Sulut memerlukan partisipasi stakoholder  bersama masyakarat dalam melakukan pengawasan khususnya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow," pungkas Pangkerebo.

(RA)