Gelar Rakor, Onibala Perjuangkan Nasib Guru Honorer di Minsel

Pjs Bupati Minsel Drs. Meiki M. Onibala MSi sedang memimpin rakor dihadiri ratusan guru honorer, di aula Waleta kantor bupati. (foto: Sulut24/Simon)

Sulut24.com - Minsel, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Drs. Meiki M. Onibala MSi menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan ratusan guru honorer TK, SD dan SMP se-Kabupaten Minsel, di aula waleta kantor bupati, Senin (9/11/2020). 

Turut hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Denny Kaawoan SE, MSi, Asisten I Frangky Tangkere SP, MSi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Dr. Fietber S. Raco, SPd, MSi.

Pada kesempatan itu, Ketua Forum Solidaritas Nasional Wiyatabhakti Indonesia (SNWI) Minsel, Yanny Pongantung menyampaikan aspirasi dan tuntutan ratusan guru honorer TK, SD dan SMP se-Kabupaten Minsel. 

Pongantung menyoroti kurangnya kepedulian dan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel terhadap eksistensi dan nasib guru honorer selama ini.

Pasalnya, pengabdian mereka selama bertahun-tahun hanya dihargai dengan gaji pas-pasan, jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). 

''Lebih miris lagi, sudah dua tahun berturut-turut kami mengantongi SK Bupati, tapi Pemkab Minsel tidak pernah menganggarkan gaji guru honorer lewat APBD,'' keluh Pongantung dengan nada lirih.

Padahal, lanjut Bendahara SNWI Sulut ini, rata-rata mereka sudah bertugas diatas lima tahun. Bahkan ada yang sudah mengabdi selama 10 hingga 15 tahun, tapi hingga kini tidak pernah diperjuangkan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ironisnya, selama ini gaji guru honorer dibebankan pada pihak sekolah dan hanya diambil dari Biaya Operasional Sekolah (BOS). 

''SK Bupati yang kami kantongi selama ini, cuma formalitas belaka, karena tidak ada nilai tambahnya bagi kami,'' sorot guru honorer SDN Raraatean, Kecamatan Tompasobaru ini.

Karena hanya bergantung dari dana BOS, lanjut Pongantung, akibatnya gaji perbulan yang mereka terima sangat minim. 

Di sejumlah sekolah, ungkap Pongantung, ada guru honorer yang hanya menerima gaji Rp. 500.000 per bulan. Bahkan ada yang hanya dihargai dengan upah 250.000 hingga 300.000 per bulan. 

''Bagaimana mungkin kami bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalaupun kami bisa bertahan sampai saat ini, itu karena kami terlanjur mencintai profesi guru, dan tidak tega meninggalkan anak didik kami,'' tuturnya. 

Menanggapi keluhan tersebut, Onibala menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib ratusan guru honorer di Kabupaten Minsel.

''Meski hanya 71 hari bertugas di daerah ini, sebagai pemimpin saya akan berusaha berbuat yang terbaik demi kesejahteraan ratusan guru honorer di Minsel,'' tandas Onibala.

Inspektur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini juga menyatakan kesediaannya untuk berjuang bersama para guru honorer agar gaji mereka dianggarkan dalam APBD Minsel 2021.

Birokrat senior ini juga meminta agar SNWI Kabupaten Minsel turut menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat di DPRD Minsel.

''Mari kita kawal bersama-sama supaya pihak legislator pun bisa turut membantu dan menyetujui penganggaran gaji guru honorer lewat APBD Minsel 2021,'' pinta mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) ini.

Sementara itu, informasi yang diperoleh wartawan dari Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dikpora Minsel, Calvyn Mamoto SPd, MPd, sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2020 saat ini Kabupaten Minsel memiliki 2.567 tenaga guru.

''Dari total 2.567 tenaga guru, 984 diantaranya adalah guru honorer. Mereka tersebar di 325 SD Negeri dan swasta serta 83 SMP Negeri dan swasta,'' ungkap Mamoto. (Simon)