Lagi, Rekom DPRD "Dilecehkan" Bupati, Warga Tidore Desak RDP Gabungan Komisi - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Lagi, Rekom DPRD "Dilecehkan" Bupati, Warga Tidore Desak RDP Gabungan Komisi

Wakil Ketua DPRD Sangihe, Ferdy Sondakh

Sulut24.com, SANGIHE - Untuk kesekian kalinya Rekomendasi DPRD Sangihe tak ditindaklanjuti  pemkab Sangihe dan mulai memancing beragam opini miring di publik Sangihe.

Hal tersebut tak bisa dihindari saat warga menilai, pemerintah dalam hal ini Bupati Kepulauan Sangihe seringkali "pandang enteng" terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan DPRD.

Lihat saja yang terjadi dengan Rekomendasi DPRD Sangihe terkait permasalahan Lurah Tidore yang hingga kini tak ditindaklanjuti Bupati. Data yang dirangkum menyebutkan, rekomendasi dikeluarkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Sangihe pada 22 Februari 2021 dan disampaikan ke Bupati pada 8 Maret 2021, namun, hingga jelang akhir Maret rekomendasi DPRD tersebut tak diindahkan Bupati.

Warga Tidore, Arifin Lakoro menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai sering "melecehkan" rekomendasi lembaga DPRD. Dia juga mempertanyakan hubungan kemitraan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang seharusnya saling menunjang.

"Ini adalah rekom yang kesekian kalinya tanpa  tindaklanjut dari pemerintah. Ada apa sebenarnya? Adakah kepentingan melindungi oknum Lurah Tidore sehingga rekom DPRD tak digubris Bupati?," tanya Lakoro.

Dia pun mendesak DPRD Sangihe untuk segera menggelar RDP lanjutan bersama gabungan komisi sehingga rekomendasi yang diterbitkan paripurna. 

"Kami minta RDP lagi yang lebih besar sesuai poin rekomendasi sebelumnya. Kalau bisa sesegera mungkin sebelum bulan puasa ini," pintanya.

Wakil Ketua DPRD Sangihe, Ferdy "Didi" Sondakh dikonfirmasi membenarkan jika rekomendasi telah disampaikan ke Bupati dan belum menerima informasi tentang tindaklanjut oleh pemerintah. Soal permintaan warga untuk menggelar RDP lanjutan, dirinya menyatakan hal itu bisa dilakukan, apalagi poin tersebut juga tertuang dalam poin rekomendasi sebelumnya. 

"DPRD bisa saja menggelar RDP lagi, nanti dikoordinasikan dengan Komisi 1," kata Sondakh.

Sayangnya, hingga berita ini tayang, Ketua Komisi 1 DPRD Sangihe, Djamaludin Manopo belum berhasil dimintai konfirmasi. Sementara itu, Warga Tidore berharap DPRD Sangihe bisa menunjukan "Power"-nya dalam membela kepentingan rakyat dengan mendesak pemerintah menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan DPRD. (Johan)