Terkait Larangan Mudik, Damapolii Minta Pemerintah Pertimbangkan Nasib Pekerja Transportasi - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Terkait Larangan Mudik, Damapolii Minta Pemerintah Pertimbangkan Nasib Pekerja Transportasi

Djainudin Damapolii (Foto: Ist/Dok Pribadi)

Sulut24.com, MANADO - Guna menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia terutama pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang masyarakat untuk melakukan mudik pada periode 6-17 Mei 2021. 

Meski meiliki tujuan yang baik, namun kebijakan tersebut menuai komentar dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Ketua Partai Ummat Provinsi Sulawesi Utara Djainudin Damapolii. 

Damapolii menilai pemerintah harus mempertimbankan nasib para pekerja dibidang transportasi seperti supir bus, supir taksi dan pera pekerja transportasi lainnya. 

Menurutnya kebijakan pemerintah yang melarang mudik sangat memberi dampak kepada para pekerja bidang transportasi. 

“Dilarang mudik, yang menderita hari ini siapa, supir angkot, supir taxi. Pekerja dibidang transportasi menderita semua. Disatu sisi para pegawai diberi THR, disisi lain mereka-meraka yang mencari nafkah seperti dibidang transportasi, perutnya dikunci,” tutur Damapolii kepada sulut24.com saat dihubungi melalui sambungan telepon Sabtu (8/5/2021). 

“Apakah sopir-sopir itu dikasih THR oleh pemerintah, kasihan mereka, ada anak dan istrinya, mau lebaran tapi tidak bisa beroperasi. Dia dapat apa? Ini yang harus menjadi pertimbangan agar pemerintah bisa bijak dalam menetapkan kebijakan,” lanjutnya. 

Damapolii mencontohkan, ditengah larangan mudik bagi masyarakat, nemun ada warga negara asing yang masih bisa masuk ke Indonesia. 

“Kenapa dari luar negeri bisa masuk dengan leluasa, kenapa disini antar daerah saja tidak bisa. Ini kan sedikit membuat kontroversi ditengah masyarakat. Yang dibatasi sebenarnya migran-migran dari luar negeri, stop masuk ke Indonesia, tapi ternyata bisa masuk dengan leluasa,” tuturnya. 

Damapolii menjelaskan bahwa Ia sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemeritah namun Dia juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut. 

“Jangan ditutup kebebasan untuk mudik, tetapi terapkan lah protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga masyarakat tidak merasa dibelenggu. Ini kan mereka punya kerinduan untuk bertemu dengan orang tua dan keluarga. Belum tentu tahun depan mereka masih bisa bertemu orang tua atau keluarga mereka,” pungkas Damapolii. 

Diketahui Djainudin Damapolii merupakan ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Ummat pertama di Sulawesi Utara dan telah melakukan deklarasi beberapa waktu lalu. Terkait kepengurusan sendiri, Partai Ummat telah membentuk kepengurusan baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Untuk tingkat DPW sendiri komposisi pengurus diisi oleh Jainuddin Damapolii sebagai ketua, Ismed Mohammad sebagai sekretaris dan Nursamsia Mandana sebagai bendahara. 

Sedangkan untuk tingkat DPD sendiri khususnya kota Manado komposisi pengurus diisi oleh Irwan Ushak Pakaya sebagai ketua, Hamsah M. Yusuf sebagai sekretaris dan Aisyah Kaharu sebagai bendahara. (Fn)