KM. Tampungang Lawo Angkut Vaksin, Diminta Digunakan (Juga) Untuk Warga Kepulauan
Sulut24.com, SANGIHE - Penyaluran vaksin Covid-19 ke sejumlah wilayah Kepulauan di Sangihe yang menggunakan Kapal Motor (KM) Tampungang Lawo setidaknya telah membuktikan bahwa kapal milik pemerintah Kabupaten Sangihe tersebut bisa dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan daerah maupun kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan salah satu warga kepulauan saat menghubungi media ini, Selasa (22/6) kemarin. Menurutnya, distribusi vaksin ke pulau - pulau dengan menggunakan kapal milik pemerintah itu memang suatu kewajiban demi kepentingan umum atau kepentingan warga Sangihe juga.
Tapi, lanjutnya, dengan beroperasinya KM. Tampungang Lawo, itu membuktikan bahwa kapal tersebut tidak dalam kondisi rusak. "Ternyata, Tampungang Lawo yang selama ini dikabarkan dalam kondisi rusak dan tak bisa digunakan itu tidak benar. Nyatanya, sekarang digunakan untuk mengangkut vaksin ke pulau - pulau" Kata Samuel, warga pulau Kawaluso.
Warga pulau lainnya menambahkan, ketika KM. Tampungang Lawo sudah bisa dioperasikan, seharusnya juga bisa digunakan untuk memfasilitasi warga kepulauan saat tak ada kapal penumpang atau terjadi keterlambatan jadwal kapal.
"Penumpang ke pulau - pulau biasanya "tabiar" berhari - hari di Tahuna dan tidur seadanya di pinggiran toko saat menunggu jadwal kapal perintis yang sering berubah - ubah. Seharusnya, pemda juga bisa menggunakan KM. Tampungang Lawo untuk mengangkut warga pulau dan perbatasan. Kan sama - sama untuk kepentingan warga Sangihe?," ucap Meike sambil menunjukan kondisi teman - temannya sesama warga pulau yang telah beberapa hari menunggu jadwal kapal dengan tidur dipinggiran salah satu gudang toko di sekitar Tanah Abang Boulevard Tahuna.
Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Frans Poraow dihubungi Sulut24.com membenarkan jika KM. Tampungang Lawo sudah bisa dioperasikan. Kata Kadishub, kapal tersebut secara resmi baru diserahkan bulan April 2021 dari Badan Perbatasan ke Dinas Perhubungan.
"Baru diserahkan bulan April oleh pemerintah dari Badan Perbatasan ke Dishub untuk pengelolaannya," jelas Poraow. "Untuk harapan dan permintaan warga agar dapat melayani warga pulau dan perbatasan, mudah - mudahan kedepan, apabila ada keterlambatan kapal, kami akan berusaha untuk melayaninya," tambahnya. (Johan)
