Bupati Minsel Tegaskan Proses Mutasi Jabatan Tanpa Mahar - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Bupati Minsel Tegaskan Proses Mutasi Jabatan Tanpa Mahar

 Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH. (foto: Ist)

Sulut24.com, MINSEL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) di bawah pimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang, akan melakukan rolling Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrasi, dan Jabatan Pengawas, dalam waktu dekat ini.

Terkait mutasi jabatan tersebut, isu tak sedap mulai dihembuskan oleh pihak lawan. Salah satunya, yakni isu jabatan transaksional atau mahar.

Hal ini dibantah keras oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH. Ditegaskannya, proses mutasi jabatan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. 

“Mutasi jabatan dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Seleksi Terbuka JPTP, dan Mutasi Jabatan berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 17 Tahun 2020,” tegas Bupati Franky Wongkar, saat dimintai tanggapan, pada Selasa (24/08/2021). 

Untuk proses seleksi, lanjutnya, juga dilakukan secara terbuka.

“JPTP diseleksi oleh panitia seleksi. Sedangkan untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja,” terangnya. 

Bupati Franky Wongkar juga memastikan, tidak ada mahar dalam proses mutasi jabatan.

"Saya berani memastikan, tidak ada mahar, unsur kedekatan, titipan partai ataupun relawan,” tegas mantan Direktur YLBH-LBH Manado 3 periode ini.

Ditambahkannya, jabatan transaksional tidak akan pernah terjadi di jajaran Pemkab Minsel. 

“Semua proses dilakukan secara terbuka, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku," tandas mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Minsel-Mitra selama 3 periode ini.

Jika ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dan menjanjikan jabatan tertentu di lingkup Pemkab Minsel, Bupati Franky Wongkar mengharapkan laporan dari masyarakat agar dapat diproses ke aparat penegak hukum. 

"Pemerintahan yang akan saya dan Pak Wakil Bupati bangun adalah pemerintahan yg bersih, berwibawa dan melayani," pungkas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulut 4 periode ini. (Simon)