Serapan Anggaran PEN 2021 Capai 50,7 Persen, Distribusi Bantuan Lamban - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Serapan Anggaran PEN 2021 Capai 50,7 Persen, Distribusi Bantuan Lamban

Menkominfo Johnny G. Plate (Foto: via itechmagz.id)

Sulut24.com, JAKARTA - Hingga 10 September 2021 atau jelang akhir kuartal III tahun ini, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp 377,5 triliun atau 50,7% dari pagu Rp 744,77 triliun.

Atas fakta tersebut, pemerintah terus menggenjot penyerapan anggaran PEN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Terutama pemerintah daerah, didorong untuk lebih memaksimalkan dan cepat mendistribusikan beberapa jenis dana bantuan kepada masyarakat.

Terkait capaian tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta semua pihak, termasuk pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam mempercepat penyerapan anggaran secara efektif dan akuntabel.

"Pemerintah terus berupaya meningkatkan capaian serapan anggaran PEN 2021. Semakin cepat anggaran tersalurkan, semakin cepat program bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi dapat terealisasi," Kata Menkominfo Johnny.

Upaya memaksimalkan tersebut, kata Johnny, sangat terkait dengan upaya penanganan dan pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. "Serapan Anggaran PEN harus dipercepat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi," tegasnya, Selasa (15/9/2021) di Jakarta.

Seperti diberitakan cnbcindonesia.com, anggaran perlindungan sosial, misalnya, telah direalisasikan dalam Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dicairkan kepada 3,4 juta pekerja, masing-masing menerima sebesar Rp 1 juta.

Selain itu, Bantuan Presiden untuk usaha mikro menjangkau 12,71 juta pelaku usaha mikro dengan nilai Rp 1,2 juta untuk setiap penerima. Pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Langung Tunai (BLT) untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pengusaha warung. 

Uji coba bantuan ini dilaksanakan di Medan dan telah diterima 1 juta PKL serta pemilik warung, masing-masing sebesar Rp 1,2 juta. Di daerah lain, belum ada informasi dan data mengenai pendistribusiannya.

"Belum ada. Kami tidak tahu persis kalau ada bantuan dana tunai dari Presiden Jokowi untuk para pedagang kaki lima di Sulut," kata Jefran H deJong, aktivis dan ketua salah satu LSM di Sulut, Selasa )15/9/2021) sore.

Adapun gambaran serapan anggaran PEN dalam APBN 2021adalah: anggaran perlindungan sosial (perlinsos), terealisasi 108,16 atau 57,9% dari pagu Rp 186,64 triliun.

Selanjutnya anggaran kesehatan, terealisasi Rp 93,45 triliun atau 43,5% dari pagu Rp 214,96 triliun. Anggaran klaster program prioritas, yang terealisasi Rp 58,04 triliun atau 49,2% dari pagu Rp 117,94 triliun.

Anggaran klaster dukungan kepada UMKM serta korporasi, baru terealisasi Rp 59,93 triliun atau 36,9% dari pagu Rp 162,40 triliun.Anggaran insentif usaha, yang sudah terealisasi Rp57,92 triliun atau 92,2% dari pagu Rp 62,83 triliun.

Menteri Kominfo menambahkan, pemerintah optimistis, serapan anggaran tersebut dapat terus meningkat hingga akhir tahun. Pemerintah, lanjutnya, telah mendesain APBN secara fleksibel agar dapat dioptimalkan dalam upaya penanganan dan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi.

"Keterbukaan informasi terkait realisasi PEN yang masih berada di angka 50% ini merupakan upaya transparansi kepada publik, agar dapat kita monitor bersama. Pemerintah mengharapkan semua pihak terkait dapat terus berkolaborasi untuk mempercepat penyerapan anggaran ini," ujar Menkominfo.

Pemerintah juga terus melakukan upaya pemantauan, guna mendorong semua pihak, terutama pemerintah daerah, agar mengakselerasi penyerapan anggaran secara efektif dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun melalui berbagai program kerja. (*/agi)