Dirut Jasa Raharja Sebut Samsat Harus Lakukan Langkah Digitalisasi Untuk Tingkatkan Kualitas Layanan
Sulut24.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono mengatakan bahwa saat ini Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) perlu melakukan langkah-langkah digitalisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, BBNKB, SWDKLLJ, dan pendapatan negara bukan pajak lainnya.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina SAMSAT tingkat nasional yang mengusung tema “Kolaborasi Pelayanan Samsat di Era Digital dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima”
“Dalam melaksanakan kegiatan di Samsat diperlukan langkah-langkah digitalisasi yang tepat baik yang dilakukan Polri, Bapenda Provinsi maupun Jasa Raharja, agar dapat memberikan layanan terintegrasi yang kian mendukung dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya,” ucap Rivan Achmad, Rabu (8/12/2021) di Batam.
Rivan Achmad berujar bahwa Jasa Raharja turut melaksanakan inisiatif untuk mendukung pelayanan masyarakat yang terintegrasi melalui pemanfaatan data dan sinergi antar instansi untuk menuju Big Data Samsat yang terpusat dan terintegrasi serta memiliki kualitas data sesuai standar.
Menurutnya, berdasarkan database Jasa Raharja, terdapat 1.674 Samsat, baik Samsat Induk, Pembantu, Unggulan (Drive Thru, Online, Keliling dan Gerai), dengan transaksi hingga dengan November 2021 mencapai 66.449.163 transaksi, atau mengalami kenaikan 1,29% dari tahun sebelumnya.
Rivan menambahkan kalau saat ini tim pembina Samsat telah membentuk Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) dan Digitalisasi Road Tax, yang diharapkan dapat terus berkembang ke depannya tidak hanya sebagai alat saluran pembayaran tapi juga dapat menjadi bank data.
Menurutnya inovasi layanan digital tersebut sangat diperlukan sebagai alat analisis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor otomotif dan meningkatkan fungsi verifikasi kendaraan bermotor.
“Besar harapan kami digitalisasi road tax dapat menjadi salah satu alat electronic vehicle identification sehingga kelak memungkinkan menjadi modern road payment sistem pada seluruh transaksi di jalan baik pembayaran tol, parkir, dan lain sebagainya tanpa ada kontak fisik manusia menggunakan kartu,” tutur Rivan.
Pada kesempatan tersebut, direktur utama PT Jasa Raharja juga memaparkan besaran nominal santunan kecelakaan yang telah serahkan oleh PT Jasa Raharja kepada ahli waris maupun korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
Menurutnya sampai Bulan November 2021, PT Jasa Raharja sudah menyerahkan santunan kepada kepada ahli waris maupun korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas sebesar Rp 2,15 triliun. Ia mengatakan bahwa angka tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya terutama pada angka korban meninggal dunia.
Selain itu, Rivan juga mengatakan bahwa Jasa Raharja terus bersinergi dengan Rumah Sakit, BPJS Kesehatan, asuransi lain seperti Asabri, Taspen, dan BP Jamsostek, guna menekan angka korban laka yang tidak tertangani atau membayar secara reimburse ke rumah sakit.
“Saat ini Jasa Raharja telah bekerja sama dengan 2.352 rumah sakit atau 95,26% dari total jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia dan sebanyak 90 persen santunan luka telah berhasil ditangani, dengan sebagian kecil 10 persen sisanya melakukan reimburse saat rawat jalan,” kata Rivan.
Rivan menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya pencegahan kecelakaan dengan menyelenggarakan berbagai program baik program edukatif seperti pelatihan awak angkutan atau program pelatihan penanganan korban lakalantas.
Selian itu pihaknya juga menyelenggarakan program partisipatif berupa safety campaign bersama Sateholder terkait seperti Korlantas Polri, Kemenhub dan 5 pilar keselamatan (RUNK), serta program preventif dengan memberikan bantuan alat/sarana pencegahan kecelakaan seperti traffic cone, barikade dan peralatan safety lainnya, serta Redspot.
Diketahui Rapat Koordinasi Tim Pembina SAMSAT tingkat nasional turut dihadiri oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi mewakili Kapolri, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, MSi, mewakili Menteri Dalam Negeri, Kakorlantas Jend Pol Jend Pol Drs. Firman Shantyabudi, MSi, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kapolda Kepri Irjen Pol DR Aris Budiman Bulo, M.Si, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Drs Yusri Yunus, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan pejabat lainnya. (fn)
