Dinilai Langgar Undang-Undang, PA GMNI Sangihe Minta PT TMS Berhenti Beroperasi
Sulut24.com, MANADO - Penolakan beroperasinya perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) terus suarakan. Kali ini datang dari ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Kabupaten Sangihe, Reynaldi Adipati. "Penolakan ini saya nyatakan karena jelas sudah melawan UU Pasal 35 Tahun 2014, yaitu melarang penambangan mineral yang merusak lingkungan serta merugikan masyarakat dengan luas pilau hanya 2000 km2 atau 20.000 hektar," ungkapnya kepada awak media, Minggu (30/1/2022).
"Eksploitasi 42.000 hektar, dengan luas wilayah hanya 73.000 hektar tentu ini merupakan keputusan yang tidak manusiawi, apalagi wilayah yang mencakup kontrak karya tersebut dihuni oleh 58.000 jiwa dalam 80 desa," ujarnya.
Ia mengatakan menyangkut kesejahteraan sosial yang akan dijanjikan dengan modal 30% saham yang didapatkan oleh indonesia, sedangkan sisanya 70% dimiliki asing. Hal tersebut menurutnya tentu ini tidak masuk akal.
"Bisa kita lihat dan cari daerah lainnya, dimana ada ekploitasi pertambangan bukan kesejahteraan yang didapatkan, melainkan perusakan lingkungan secara besar besaran, dan konflik antar manusia. Contohnya di Freeport," imbunya.
"Freeport merupakan kegiatan eksploitasi terbesar ketiga di dunia selama lima puluh empat tahun dengan usaha capaian saham hingga 51,24 % milik indonesia, nyatanya kemiskinan di Kabupaten Mimika masih ada bahkan menghasilkan perusakan lingkungan, konflik sosial, serta pelanggaran HAM. Maka, tampa disengaja dengan 70% saham dikuasai asing, kejadian ini akan dialami juga oleh masyarakat Sangihe," cetusnya.
Ia mengatakan bahwa masalah ini harus diseriusi oleh pemerintah. "Sejatinya sebagai kaum intelektual yang telah dipercayakan rakyat melalui pemilihan suara, harus mencabut ijin usaha pertambangan (IUP) PT TMS karena sudah melanggar serta tidak menghormati konstitusi. (fn)
