Ampuh Hadapi Imbas Ekonomi, SBANL Minta Program Padat Karya Kemenhub Dilanjutkan
Sulut24.com, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Ir. Stefanus B.A.N Liow, M.A.P meminta agar program Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut, terkait kegiatan padat karya di pelabuhan-pelabuhan laut, tetap dilanjutkan.
Pasalnya, program padat karya tersebut dinilai besar manfaatnya. Bahkan, terbukti ampuh dalam membantu masyarakat menghadapi imbas ekonomi saat pandemi Covid-19.
Hal itu dikemukakan Senator asal Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang akrab disapa SBANL, saat mengikuti Sidang Paripurna DPD-RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (15/03/2022).
Sidang dipimpin tiga Wakil Ketua DPD RI, masing-masing Letjen TNI Marinir Dr. Nono Sampono, Dr. Majyuddin, dan Drs. Sultan Najamuddin, M.Si.
"Pada kesempatan ini, saya meminta agar program padat karya terus dilanjutkan. Ini sebagai perwujudan sinergitas dan kolaborasi Komite II DPD RI dengan Kemenhub RI," kata Senator SBANL yang disambut aplaus peserta sidang paripurna.
Dalam sidang yang menampung aspirasi konstituen dan melaksanakan fungsi pengawasan itu, Wakil Daerah yang juga akrab disapa Bung Stefa ini menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan di Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Antara lain tentang pentingnya ketersediaan pupuk bagi petani dan pelatihan nelayan, serta terjaminnya stok minyak goreng yang hingga kini masih langka dan mahal harganya di pasaran.
"Kami meminta kejelasan dari pemerintah terkait ketersediaan pupuk dan minyak goreng yang saat ini masih langka, kurang, dan bahkan mahal harganya di pasaran," tukas Senator SBANL dari atas podium lembaga negara itu.
Ditegaskannya, pupuk merupakan instrumen penting dalam keberhasilan panen dari para petani di daerah.
Sedangkan minyak goreng, selain dipakai oleh seluruh masyarakat, juga merupakan produk yang banyak digunakan oleh pengusaha mikro di bidang kuliner.
"Saya berharap, masalah kelangkaan pupuk dan minyak goreng, dapat segera teratasi. Agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah," pungkas mantan Ketua Komisi Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM ini. (Simon)
