Exit Meeting BPK-RI Perwakilan Sulut, FDW Imbau OPD Terus Koordinasi Terkait Penganggaran - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Exit Meeting BPK-RI Perwakilan Sulut, FDW Imbau OPD Terus Koordinasi Terkait Penganggaran

Bupati FDW dan Wabup PYR saat sedang dan seusai mengikuti Exit Meeting dengan BPK-RI Perwakilan Sulut. (foto: Ist)

Sulut24.com, MINSEL - Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar, SH mengikuti 

Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di Ruang Rapat Bupati Minsel, Jumat (01/04/2022). 

Pada kesempatan itu, Bupati Franky Wongkar turut didampingi Wakil Bupati (Wabup) Pdt. Petra Yani Rembang, M.Th (PYR), Sekretaris Daerah Denny P. Kaawoan, SE, M.Si, dan sejumlah pejabat terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel.

Di antaranya Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Drs. James. J. Tombokan, dan Inspektur Daerah Hendra Pandenuwu, SE.

Tim BPK-RI Perwakilan Sulut yang hadir pada pertemuan tersebut, terdiri dari Adrianta selaku Ketua Tim, didampingi tiga Anggota Tim masing-masing Muhammad Rinanda Bagus Pratama, Florensia Bernika, dan Febyola Erli.

Exit Meeting tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil temuan/pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minsel Tahun Anggaran 2021 oleh Tim BPK kepada Bupati Minsel.

Hasil temuan/pemeriksaan terinci itu nantinya akan ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh pihak Pemkab Minsel.

Dalam kesempatan itu, Bupati Franky Wongkar   menyampaikan, untuk proses yang telah berjalan, Pemkab Minsel menyambut baik dan berharap lewat pemeriksaan ini bisa dilakukan evaluasi.

Bupati FDW dan Wabup PYR foto bersama usai Exit Meeting dengan BPK-RI Perwakilan Sulut. (foto: Ist)

"Agar kekeliruan atau kesalahan yang terjadi terkait penganggaran Kabupaten Minsel Tahun 2021, tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya," ujar Kepala Daerah yang akrab disapa FDW ini.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut dari Dapil Minsel-Mitra selama 3 periode ini juga mengimbau, agar para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim pemeriksa BPK-RI Perwakilan Sulut. (Simon)