Pemkab Minsel Bangun 120 Hunian Sementara Bagi Korban Bencana Alam di Amurang
Sulut24.com, MINSEL - Hanya dalam tempo dua hari setelah meninjau lokasi hunian bagi korban bencana abrasi Pantai Amurang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) langsung bergerak cepat membangun tempat hunian sementara, pada Senin (20/06/2022) pagi.
Areal pembangunan tempat hunian sementara itu, terletak di wilayah perkebunan Kelurahan Bitung, tepatnya kompleks jalan menuju Desa Kilometer Tiga, Kecamatan Amurang.
Pembangunan diawali dengan ibadah singkat dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah (BPMW) Amurang Satu Pdt. Rambles Mangalehe, M.Th.
Usai doa bersama, dilanjutkan dengan kegiatan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya proses pembangunan.
Peletakan batu pertama dilakukan secara berturut-turut oleh Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, S.H, Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang, M.Th, Penjabat Sekretaris Daerah Glady Nova Lynda Kawatu, S.H., M.Si, dan Camat Amurang Roommy Rumagit, S.Sos.
Dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minsel, turut pula melakukan peletakan batu pertama, yakni Komandan Kodim (Dandim) 1302/Minahasa Letkol Inf Ircham Effendy, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minsel Budi Hartono, S.H., M.Hum.
Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, S.H mengatakan, pembangunan hunian sementara ini dilakukan karena melihat serta mencermati kondisi korban bencana saat ini di dua lokasi posko belum mendapatkan tempat hunian yang layak.
"Sehingga kami putuskan untuk membangun tempat hunian sementara ini, yang jauh lebih layak dan lebih representatif untuk ditempati," tandas Kepala Daerah yang akrab disapa FDW ini.
Menurutnya, Pemkab Minsel akan membangun 120 bilik bagi para pengungsi dan ditargetkan dalam tempo seminggu sudah rampung.
Dijelaskannya, anggaran pembangunannya diplot sebesar Rp1, 5 miliar dari usulan RAB sebesar Rp3,5 miliar, mengingat kondisi keuangan daerah yang saat ini tidak memadai.
"Pembangunannya dilakukan secara swadaya dengan melibatkan tenaga kerja dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Tenaga Harian Lepas (THL) dan pemerintah desa di sekitar areal lokasi pembangunan," pungkas Bupati Franky Wongkar. (Simon)
