Demokrat Lirik Golkar untuk Koalisi, Gerindra Umumkan Capres Akhir Juli - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Demokrat Lirik Golkar untuk Koalisi, Gerindra Umumkan Capres Akhir Juli

(Prabowo saat memberikan keterangan pers setelah pertemuan dengan AHY Foto: Antara)

Sulut24.com, JAKARTA – Partai Demokrat membuka kemungkinan koalisi dengan Partai Golkar di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kemungkinan koalisi tersebut disampaikan Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.

Lebih lanjut Syahrial mengatakan, koalisi antara Demokrat dan Golkar cukup untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Kerja sama Demokrat dengan Golkar cukup bagi kedua partai sebagai jangkar untuk mengantarkan kandidat presiden dan wapres," kata Syahrial, sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Selasa (5/7).

Menurut Syahrial, koalisi Demokrat-Golkar menjadi solusi untuk menciptakan stabilitas politik, perbaikan iklim demokrasi, serta kembali menggenjot roda ekonomi yang sedang terpuruk saat ini. Demokrat tidak akan terjebak pada konfigurasi koalisi Pilpres 2024 yang tersedia sejauh ini.

Lebih lanjut menurut Syahrial, kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sejumlah silaturahmi politik tingkat tinggi merupakan sebuah langkah mencari solusi untuk bangsa, tidak membicarakan porsi kekuasaan semata.

"Di luar peta koalisi yang terpublikasi saat ini, Demokrat masih memiliki opsi-opsi yang bisa dihadirkan sebagai solusi untuk bangsa, selain menciptakan peluang untuk partai semakin besar pada Pemilu 2024," ucapnya.

Dia melanjutkan, komunikasi politik antara AHY dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto terus terawat, meski Golkar telah menyatakan diri bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Menurut Syahrial, sejarah mencatat pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didukung oleh Golkar selama dua periode berjalan dengan baik. "Tidak ada polarisasi politik identitas yang mengakar. Penegakan hukum mengedepankan profesionalisme. Demokrasi berjalan baik, namun kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat tetap tumbuh dan terjaga," tambahnya.

Terpisah, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan bahwa Golkar bersama PAN dan PPP sudah solid membentuk KIB. Ia pun mempersilakan Demokrat bergabung. "Demokrat jangan seperti orang patah harapan, meski itu sah-sah saja, karena Golkar, PAN dan PPP sudah solid di koalisi. Kalau Demokrat ingin bisa ikut berlayar di Pilpres 2024, ya ikut saja dalam KIB," kata pemilik sapaan akrab Awiek itu.

Awiek berpendapat mewacanakan duet Demokrat dan Golkar merupakan bagian dari rencana memecah belah KIB yang sudah solid. Dia memastikan KIB tidak akan terpengaruh dengan wacana itu.

"Jadi setelah KIB sudah solid dan bisa berlayar mereka mulai membuat wacana baru bahwa Golkar dan Demokrat membuat koalisi baru. Itu kan rencana memecah belah dan KIB tidak terpengaruh itu," tuturnya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra akan mengumumkan nama calon presiden dari partai dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar pada akhir Juli mendatang.

Ketua DPP Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rapimnas akan menanyakan langsung kepada Ketua Umum Prabowo Subianto terkait kesediaannya maju di Pilpres 2024.

"Rapimnas kemudian akan ditanyakan atau jawaban ke Pak Prabowo tentang ketersediaan, dicapreskan oleh partai Gerindra," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (5/7).

Menurut Dasco, hingga saat ini tidak ada opsi lain terkait nama yang akan diusung partai di Pilpres 2024. Nama calon wakil presiden akan dibahas setelah Rapimnas. Namun, dia mengakui nama cawapres sudah ada di kantong.

"Mengenai masalah cawapres lebih lanjut karena sesuai Anggaran Dasar hal ini akan dibicarakan setelah Rapimnas. Walaupun nama sudah di kantong," ujarnya.

Adapun Gerindra, dalam beberapa waktu terakhir diketahui terus menunjukkan kedekatannya dengan PKB. Namun, kedua partai belum menentukan nama capres-cawapres yang akan diusung. Baik Gerindra maupun PKB diketahui berkukuh untuk mengusung ketua umum masing-masing.(cnni/fan)