Diresmikan Bupati FDW, Korban Bencana Alam Amurang Kini Tinggal di Huntara
Sulut24.com, MINSEL - Setelah selama satu bulan delapan hari tinggal di posko-posko pengungsian, masyarakat Kelurahan Uwuran Satu dan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang terdampak bencana alam Pantai Amurang, kini akhirnya resmi menempati bilik tempat tinggal di lokasi hunian sementara (huntara).
Pembangunan 120 bilik tempat tinggal dilengkapi akses jalan masuk, penerangan listrik, dan sarana Mandi-Cuci-Kakus (MCK) tersebut, dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel), di kawasan perkebunan Palambean, Kelurahan Bitung.
Pembangunannya memakan waktu selama satu bulan tiga hari, terhitung sejak peletakan batu pertama pada 20 Juni 2022 lalu.
Untuk mensyukuri rampungnya pembangunan huntara tersebut, Pemkab Minsel menggelar ibadah syukur peresmian huntara, pada Sabtu (23/07/2022) pagi.
Ibadah syukur digelar secara sederhana dan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) yang juga Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah (BPMW) Amurang I, Pdt. Rambles Mangalehe, M.Th.
Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, SH (FDW) didampingi Wakil Bupati Petra Yani Rembang, M.Th (PYR), Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Minsel Glady Nova Lynda Kawatu, SH., M.Si, Ketua TP-PKK Minsel Ny. Elsje Rosje Wongkar-Sumual, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minsel.
Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Drs. Joi Eltiano Bernadin Oroh, hadir mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE.
Tampak pula Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah Provinsi Sulut Alexander Imanuel Watimena, ST., M.Si, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulut, Haris Sukamto, Aks., SH., MH beserta jajaran.
Bupati Franky Wongkar dalam sambutannya mengatakan, pembangunan huntara ini sebagai wujud komitmen Pemkab Minsel memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang terdampak bencana alam Pantai Amurang.
Menurutnya, dari perhitungan awal dibutuhkan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk membangun huntara tersebut.
Namun Pemkab Minsel berhasil menekan anggarannya dengan cara membangunnya secara swadaya.
"Kebijakan yang ditempuh yakni mengerahkan tenaga kerja dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di jajaran Pemkab Minsel, dibantu unsur TNI/Polri, dan pemerintah desa/kelurahan yang ada di sekitar lokasi pembangunan huntara," ungkap pejabat publik yang akrab disapa FDW ini.
Untuk menyiapkan material bangunan, awalnya Pemkab Minsel memanfaatkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp. 500 juta yang diterima dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyantyo saat turun meninjau lokasi bencana pada 17 Juni 2022 lalu.
“Meski ada saja suara-suara sumbang dari segelintir masyarakat, namun kami tetap melayani dengan ikhlas dan tulus hati. Kami memulainya tanpa memikirkan resiko-resiko yang ada," ujar Bupati FDW.
Pasca bencana, Pemkab Minsel bersama Forkopimda telah melakukan berbagai upaya, mulai dari pengamanan lokasi bencana, pendirian posko-posko pengungsi, hingga pemberian bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.
"Pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian dan lembaga kemudian turun meninjau lokasi bencana di Amurang," jelas Bupati FDW.
Antara lain kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi V DPR-RI bersama mitra kerja Kementerian PUPR-RI beserta jajaran.
Pemkab Minsel juga menerima bantuan dana task force dari DPD-RI sebesar Rp. 50 juta, dan bantuan logistik dari berbagai pihak.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melalui Gubernur Olly Dondokambey, SE juga turun meninjau lokasi bencana, dan menyerahkan bantuan senilai total Rp. 6 miliar, dengan rincian Rp. 5 miliar untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur jalan menuju areal relokasi, dan Rp. 1 miliar untuk pembangunan huntara.
Bupati FDW menambahkan, baru-baru ini ia bersama Wabup Petra Rembang didampingi Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Minsel dan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Minsel juga telah berkunjung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"Pada kesempatan kunker tersebut, kami berusaha agar pembangunan hunian tetap Rumah Khusus bagi para pengungsi dapat dilaksanakan pada tahun ini juga,” terangnya.
Upaya lain yang juga telah dilakukan Pemkab Minsel, yakni menyiapkan lahan relokasi bagi para pengungsi di Kelurahan Rumoong Bawah, Kecamatan Amurang Barat.
Sebagaimana diketahui, lahan relokasi seluas 5 hektar tersebut dihibahkan oleh Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw.
“Hibah lahan relokasi tersebut, saat ini sementara dalam proses,” pungkas mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut dari Dapil Minsel-Mitra selama 3 periode ini.
Di sela-sela kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sulut Haris Sukamto menyerahkan bantuan 300 paket sembako senilai Rp. 70 juta yang diterima secara simbolis oleh Bupati FDW dan Wabup PYR, dan selanjutnya diteruskan kepada perwakilan masyarakat penghuni huntara.
“Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian sosial jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam Pantai Amurang. Bakti sosial ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77,” kata Haris Sukamto.
Usai ibadah peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan penyerahan kunci bilik huntara oleh Bupati FDW kepada perwakilan pengungsi yang akan mendiami huntara.
Pada kesempatan itu, Kapolres Minsel AKBP Cornelius Bambang Harleyanto, S.IK, mewakili unsur Forkopimda Minsel, juga secara simbolis membuka pintu masuk salah satu bilik dan kemudian menyerahkan kunci kepada penghuni huntara.
Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah bilik huntara, fasilitas MCK dan memastikan telah tersedia penerangan listrik.
Didampingi jajaran Forkopimda Minsel serta Kepala BPBD Sulut Drs. Joi Eltiano Bernadin Oroh dan Kadis PUPR Sulut Alexander Imanuel Wattimena, ST., M.Si, Bupati FDW dan Wabup PYR menemui dan menyapa para pengungsi yang telah menempati bilik huntara.
Saat dimintai pendapat, para pengungsi mengaku bahagia dan merasa nyaman karena telah memiliki tempat tinggal yang lebih layak, ketimbang tinggal di posko pengungsian.
“Terima kasih pak Bupati dan pak Wabup karena telah menyediakan tempat tinggal bagi kami, lengkap dengan penerangan listrik dan sarana MCK, meski hanya tempat tinggal sementara. Kami merasa aman dan nyaman tinggal di sini,” ujar sejumlah warga pengungsi yang ditemui Bupati FDW dan Wabup PYR.
Diperoleh informasi, bagi warga yang memiliki anggota keluarga sebanyak lima orang, mendapat dua unit bilik huntara.
Sementara bagi warga yang anggota keluarganya di bawah lima orang, hanya mendapat satu bilik huntara.
Dari 120 bilik yang tersedia, saat ini baru 112 bilik yang telah ditempati pengungsi.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kapolres Minsel AKBP Cornelius Bambang Harleyanto, S.IK, unsur Kejaksaan Negeri (Kejari) Minsel dan Kodim 1302/Minahasa, Direktur Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulut Capt. Rudy Susanto, M.Pd, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Amurang Fentje Mamirahi, S.Pd.
Dari jajaran Pemkab Minsel, tampak hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Benny Lumingkewas, Asisten Administrasi Umum merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Arthur Donald Tumipa, M.Ed, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Drs. James Tombokan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sonny Makaenas, A.P, S.IP, M.Si, dan sejumlah pejabat eselon II lainnya.
Tampak hadir pula Camat Amurang Roommy Rumagit, S.Sos, Kapolsek Amurang Iptu Bayu Damara Hadiputra, S.TK., S.IK, sejumlah camat, dan Kepala Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kabupaten Minsel, Pdt. Esther Esra Assa, M.Th. (Simon)
