Masyarakat Pemilik Lahan Pindol Tunggu Janji Gubernur - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Masyarakat Pemilik Lahan Pindol Tunggu Janji Gubernur

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey saat berdialog bersama masyarakat (Foto: Ist)

Sulut24.com, BOLMONG - Masyarakat pemilik lahan Pindol, Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan aksi penghadangan rombongan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Jumat (18/8/2023) saat melakukan pengisian Awak Waduk (Impounding) Bendungan Lolak.

Hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi kepada Gubernur terkait permasalahan pembayaran lahan masyarakat yang masuk dalam proyek Bendungan Lolak. 

Pada kesempatan tersebut ketua Ormas Merah Putih Bolmong Rahmat Ali Algaus menyampaikan bahwa pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 (BWSS) telah melanggar komitmen saat rapat dengar pedapat bersama DPRD Provinsi Sulawesi Utara dimana dimana saat rapat dengar pedapat terjadi kesepakatan bahwa pihak balai tidak akan menutup pintu air selama persoalan ganti rugi lahan belum selesai.

Menanggapi hal tersebut Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyampaikan bahwa akan memberikan ruang pada pemilik lahan untuk berdiskusi dan berjanji akan melakukan pembayaran bila masyarakat pemilik lahan memiliki bukti yang kuat sebagai dasar untuk melakukan pembayaran. 

Perwakilan masyarakat Pindol (Foto: Ist)

Merespon penyampaian Gubernur tersebut perwakilan masyarakat mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Salasa (22/8/2023) namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena perwakilan masyarakat tidak berhasil menemui Gubernur. 

ketua Ormas Merah Putih Bolmong Rahmat Ali Algaus mengatakan bahwa pemilik lahan akan menunggu janji Gubernur terkait penyelesaikan pembayaran lahan, namun masyarakat akan kembali melakukan aksi apabila tuntutan tidak dipenuhi. 

Sumarni Patabuga salah seorang pemilik lahan megatakan bahwa masyarakat Desa Pindol akan menunggu peresmian  Bendungan Lolak yang nantinya akan dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk kemudian menyampaikan keluhan kepada presiden apabila pembayaran lahan tidak diselesaikan. 

"Kami akan menunggu Presiden dan akan melakukan aksi kembali karena kami telah dibohongi oleh pihak BWS," tegas Patabuga. (Priyanto)