Cegah Korupsi, Bupati Joune Ganda Terapkan MCP dari KPK dan Zona Integritas
Sulut24.com, MINUT - Berbagai kasus korupsi mulai diungkap oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.
Meskipun kasus korupsi ini terjadi di massa Pemerintahan yang lama, namun yang tetap terkena imbasnya adalah Pemerintahan sekarang ini.
Dari tahun ke tahun, Minahasa Utara tak pernah luput dari aksi penangkapan para pejabat yang melakukan korupsi.
Koordinator Indonesia Timur Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) Noldy Johan Awuy berharap pemerintahan saat ini mampu meminimalisir kasus korupsi dan mengembalikan nama baik kabupaten Minahasa Utara.
"Jangan sampai Minut ini akan terus menjadi dan terkenal sebagai pemerintahan yang terkorup di Indonesia," pinta Awuy , Rabu (24/4/2024)
Awuy optimis, dibawah kepemimpinan JG-KWL, Kabupaten Minahasa Utara pengelolaan keuangannya akan semakin baik dan bisa kembali meraih WTP.
Sementara itu Bupati Minahasa Utara Joune J.E Ganda telah berkomitmen akan terus berupaya melakukan pencegahan korupsi dilingkungan pemerintahannya.
Kepada media Sulut24.com, Rabu (24/4/2024) Bupati Joune J.E Ganda menegaskan langkah untuk pencegahan kasus korupsi yang dia lakukan yakni pertama Pemkab Minut fokus pada Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dijelaskannya MCP ini merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dievaluasi secara berkala oleh KPK.
Kemudian langkah selanjutnya Pemkab Minut akan menerapkan Zona Integritas yang diharapkan dapat membangun budaya anti korupsi
"Pemkab Minut saat ini memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, inovatif dan akuntabel,” ujarnya.
Bupati pilihan rakyat Minahasa Utara ini mengajak seluruh perangkat daerah, untuk bersama-sama memegang teguh komitmen agar terus melakukan upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.(Joyke)
