Ada Indikasi Kebocoran Penerimaan Pajak di Desa Wineru, LSM RAKO Minta BPK dan BPKP Audit Dispenda Minut - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Home / Minut

Ada Indikasi Kebocoran Penerimaan Pajak di Desa Wineru, LSM RAKO Minta BPK dan BPKP Audit Dispenda Minut

Ilustrasi (Foto: Ist)

Sulut24.com, MINUT - Dugaan mafia perpajakan mencuat di Desa Wineru, Kecamatan Likupang, Kubupaten Minahasa Utara. 

Mengutip artikel newsintelijen.com dugaan mafia pajak tersebut terbongkar saat petugas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Minahasa Utara melakukan penagihan kewajiban pajak kepada masyarakat desa Wineru. 

Pada saat melakukan penagihan, pihak Dispenda mengungkapkan bahwa terdapat tunggakan pajak masyarakat di tahun sebelum 2024 yang harus dibayar. 

Merespon hal tersebut mayoritas masyarakat desa Wineru menyampaikan protes kepada pihak Dispenda karena merasa taat membayar kewajiban pajak dan tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun sebelumnya.  

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, masyarakat kemudian menghadirkan mantan kepala lingkungan yang beberapa tahun kebelekang melakukan penagihan pajak kepada masyarakat, dimana kepala lingkungan memberikan keterangan bahwa uang pajak yang dipungut dari masyarakat kemudian disetorkan kepada oknum sekertaris desa (Sekdes), namun kepala lingkungan tersebut tidak mengetahui secara pasti apakah uang pajak tersebut disetorkan ke Dispenda Minut atau tidak. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi (RAKO) menilai terdapat indikasi mafia perpajakan yang menyebabkan kebocoran penerimaan pajak di desa Wineru tersebut. 

Oleh karena itu Ketua LSM RAKO Harianto Nanga meminta BPK dan dan BPKP untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kebocoran penerimaan pajak di Minahasa Utara. 

"Kami minta supaya BPK dan BPKP melakukan audit kepada Dispenda Minut karena tidak menutup kemungkinan hal yang demikian ini terjadi di desa-desa yang lain, untuk menjaga kebocoran uang pajak tersebut perlu perhatian khusus dari paihak-pihak terkait, perlu pengawasan ketat dari BPK dan BPKP, Rabu (13/11/2024). 

Reporter sulut24.com telah mencoba menghubungi sekdes Wineru untuk meminta keterangan terkait permasalahan pajak tersebut, namun belum mendapatkan respon. (fn)