100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Sorotan Tajam PMKRI Manado - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Sorotan Tajam PMKRI Manado


Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Manado, Mikhael Umboh (Foto: Ist)

Sulut24.com, MANADO - Program-program unggulan dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak lepas dari kritik. 

Presidium Gerakan Kemasyarakatan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Manado, Mikhael Umboh, menyoroti berbagai persoalan yang muncul, mulai dari program sosial hingga kebijakan ekonomi.

Salah satu program yang disorot adalah makan bergizi gratis. Mikhael menilai implementasi program ini masih jauh dari harapan.

"Kami melihat banyak persoalan yang terjadi mulai dari kualitas makanan yang tidak sesuai hingga penggunaan penyedia makanan yang kurang kredibel," ujarnya, Rabu (22/1/2025).

Program lumbung pangan nasional juga dianggap membawa dampak negatif, khususnya bagi masyarakat sekitar. Mikhael menyebut program ini tidak hanya berpotensi melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merugikan masyarakat adat, seperti yang terjadi di Merauke.

"Memang tujuannya untuk ketersediaan pangan, tapi proyek tersebut juga merugikan masyarakat sekitar," tambah Mikhael.

Tak hanya itu, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% turut menjadi perhatian. Menurut Mikhael, meskipun saat ini telah dibatalkan, namun kebijakan tersebut dinilai diumumkan tanpa kajian matang sehingga mengejutkan publik.

"Belum ada kajian yang matang, tiba-tiba Menteri Keuangan mengumumkan akan menaikkan PPN menjadi 12%. Itu cukup membuat kaget," katanya.

Sorotan juga diarahkan pada struktur kabinet pemerintahan yang dianggap terlalu besar. Mikhael menilai struktur ini bisa menjadi beban bagi keuangan negara sekaligus memperlambat kinerja pemerintah.

"Pembentukan kementerian baru seperti pemecahan Kemendikbudristek akan memakan waktu lama karena harus menyusun program baru sesuai anggaran yang tersedia," jelas Mikhael.

Dalam aspek penegakan hukum, PMKRI menilai langkah pemerintah masih cenderung tebang pilih, terutama hanya menyasar lawan politik.

"Jangan hanya bersih-bersih pada lawan politik saja, tetapi yang di dalam tidak dibersihkan," tegas Mikhael.

Ia berharap penegakan hukum ke depan bisa lebih berpihak pada masyarakat dan tidak memihak pada kepentingan tertentu. "Hukum harus kuat dan adil bagi semua, termasuk bagi mereka yang berada di lingkaran pemerintahan," pungkasnya.

PMKRI juga berharap agar kedepannya pemerintah melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, terutama penegakan hukum dan kebijakan yang lebih memprioritaskan kepentingan rakyat. (fn)