Senator Niluh Djelantik Suarakan Ketidakadilan yang Dirasakan Masyarakat Bali
Suasana petani di Bali saat mengangkut hasil panen (Foto via menitini.com)
Sulut24.com, MANADO - Senator Niluh Djelantik menyampaikan kritik dan aspirasi terkait kondisi masyarakat Bali yang dianggap belum menerima keadilan dari kontribusi besar terhadap pariwisata Indonesia.
Dalam pernyataannya melalui akun media sosial Instagramnya niluhdjelantik , Niluh menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal, mulai dari tanggung jawab menjaga tradisi hingga minimnya perhatian terhadap kesejahteraan petani.
Menurut Niluh, masyarakat Bali memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga tradisi, adat, dan budaya, yang dianggap sebagai takdir.
Hal ini membuat sebagian besar masyarakat Bali tidak dapat bekerja penuh waktu, bahkan hanya segelintir yang mampu menikmati hasil kerja keras dengan berlibur ke luar negeri.
Sebaliknya, kebanyakan masyarakat Bali memanfaatkan waktu senggang untuk pulang kampung, melaksanakan ritual keagamaan, atau hanya bepergian ke lokasi-lokasi terdekat seperti Canggu atau Sanur.
"Bali memiliki 4,5 juta penduduk, sementara turis yang datang mencapai 8 juta orang. Pariwisata Bali menyumbang 60 persen pendapatan sektor pariwisata Indonesia," ungkap Niluh.
Namun, ia mempertanyakan, manfaat yang didapat oleh masyarakat Bali.
"Apakah sudah adil? Apakah devisa yang dihasilkan turut digunakan untuk merawat Bali, menjaga alam, keberlangsungan tradisi, dan mensejahterakan rakyatnya?," ucap Niluh.
Ia juga menyoroti nasib petani lokal yang masih menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari hasil panen yang minim, akses pupuk yang sulit, hingga air yang langka. Bahkan, sawah yang menjadi ikon promosi pariwisata Bali justru tidak memberikan keuntungan berarti bagi petani.
"Petani di Bali kadang tidak balik modal. Sawah mereka dijadikan andalan promosi Bali, tapi apa yang mereka dapatkan?," tegasnya.
Lebih jauh, Niluh mengkritisi keberadaan warga negara asing (WNA) yang dinilai mendapat perlakuan istimewa.
"WNA mendapatkan fasilitas karpet merah, diskon besar untuk izin tinggal, bahkan ada yang mabuk-mabukan hingga menabrak orang, menjalankan bisnis ilegal, dan merusak tatanan sosial," kata Niluh.
Ia juga menyoroti perilaku investor asing yang tidak taat aturan dan kerap memperlakukan karyawan lokal dengan semena-mena.
"Banyak WNA bekerja bukan hanya di level manajemen, tapi juga di posisi staf pemula, yang seharusnya menjadi peluang kerja bagi masyarakat lokal," tambahnya.
Niluh menyerukan kepada pihak terkait, termasuk imigrasi dan kepolisian, untuk mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang melanggar aturan dan merendahkan martabat masyarakat serta institusi di Bali.
"Rakyat memiliki kedaulatan tertinggi di tanah kelahirannya. Mohon tertibkan WNA yang bandel dan menginjak harga diri masyarakat Bali," tandas Niluh. (fn)