Wulan LMI Dorong Perlindungan Perempuan, Targetkan Manado Jadi Pemicu Nasional
Suasana rapat koordinasi dan evaluasi DPP Wulan LMI (Foto: ist)
Dalam Rakorev DPP Wulan LMI di Minahasa, organisasi perempuan ini menyatakan komitmennya sebagai penggerak pemenuhan hak dan perlindungan perempuan di Indonesia, sejalan dengan kerangka kerja UN Women.
Sulut24.com, MANADO - Organisasi perempuan Wulan Laskar Manguni Indonesia (LMI) menyatakan siap menjadi pemicu (trigger) gerakan nasional untuk pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) DPP Wulan LMI yang digelar di Tasik Ria Resort Mokupa, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu (19/7).
“Dari Manado, Wulan siap menjadi trigger bagi hak perempuan, anti-diskriminasi, kriminalisasi dan eksploitasi perempuan di Indonesia,” kata Ketua Umum Wulan LMI, Marlina Rumansi, saat membuka forum Rakorev.
Kegiatan ini dihadiri pengurus Wulan LMI dari pusat hingga daerah. Pembukaan dilakukan oleh Ketua Umum/Tonaas Wangko LMI, Pdt. Hanny Pantouw dengan pengantar materi disampaikan oleh Penasehat Wulan, Drs. Trius Abas.
Menurut Rumansi, berbagai bentuk ketimpangan masih dialami perempuan di Indonesia, mulai dari perbedaan akses pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga minimnya perlindungan hukum. Ia juga menyoroti masalah diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kurangnya fasilitas publik yang ramah perempuan.
“Isu perempuan bukan hanya soal kebijakan, tapi juga aksi nyata. Oleh karena itu, kami akan mendorong sinergi dengan berbagai elemen seperti Dharma Wanita, Bhayangkari, Persit, PKK, hingga lembaga negara,” ujarnya.
Rumansi menambahkan bahwa program yang disusun Wulan LMI akan merujuk pada kerangka kerja UN Women dan disesuaikan dengan regulasi nasional. “Kami sudah berkomunikasi dengan UN Women dan mendapat respon positif,” ujarnya.
Organisasi ini berharap Manado dapat menjadi lokomotif nasional dalam mendorong agenda kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. “Sinergi ini penting dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Rumansi.
Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 330.000 laporan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, yang sebagian besar belum mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas.
Wulan LMI menekankan pentingnya strategi perlindungan perempuan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Organisasi ini akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menghindari pendekatan yang bersifat parsial dalam penanganan isu perempuan. (fn)
