LSM RAKO Ungkap Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Minahasa Utara

Harianto Nanga (Foto: Sulut24/fn)

Kwitansi kosong dan tanda tangan tidak jelas ditemukan dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2023.

Sulut24.com, MINAHASA UTARA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Anti Korupsi (RAKO) mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Ketua RAKO, Harianto Nanga, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2023, termasuk kwitansi kosong dan tanda tangan yang tidak jelas.

“Salah satunya di Desa Batu, ada kwitansi kosong dalam laporan pertanggungjawaban. Ada juga kwitansi dengan tanda tangan yang tidak jelas,” kata Harianto, Senin (8/9).

Menurutnya, pengelolaan dana desa tersebut tidak memenuhi standar akuntansi. Kondisi ini berpotensi menghambat pencairan dana berikutnya, namun pihak inspektorat dinilai tidak menerapkan pengawasan secara ketat.

“Kita prihatin tentang pengelolaan dana desa yang tidak memenuhi standar akuntansi. Tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas, dana yang selanjutnya tidak bisa dicairkan, tapi pada kenyataannya inspektorat tidak ketat,” tambahnya.

Harianto juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. Ia menegaskan bahwa RAKO akan mengambil langkah hukum terkait temuan ini.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Minahasa Utara maupun Dinas PMD belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan penyimpangan tersebut.

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, setiap desa di Minahasa Utara rata-rata menerima alokasi dana desa lebih dari Rp. 1 miliar per tahun. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. (fn)