Nama Jokowi–Luhut Disorot di Tengah Penyelidikan KPK atas Proyek Kereta Cepat
Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) (Foto: ist)
Penyelidikan difokuskan pada dugaan penyimpangan dalam pemindahan kerja sama proyek dari Jepang ke China.
Sulut24.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (27/10).
“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan ya,” ujar Asep kepada wartawan, dikutip dari Antaranews.com.
Meski demikian, Asep belum menjelaskan sejak kapan penyelidikan dimulai dan pihak mana saja yang sudah diperiksa dalam kasus ini.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, meyakini bahwa KPK telah melakukan penyelidikan diam-diam terhadap dugaan korupsi proyek KCJB.
Ia menilai fokus utama penyelidikan kemungkinan terkait pemindahan kerja sama proyek dari Jepang ke China.
“Saya kira, penegak hukum termasuk di dalamnya KPK sedang bekerja secara diam-diam menyelidiki apakah memang ada peristiwa pidananya di situ,” kata Fickar dikutip dari Tribunkaltim.co.
Menurut Fickar, pemindahan mitra kerja sama tersebut perlu ditelusuri apakah memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.
“Peristiwa pidananya, apakah ada yang diuntungkan atau mendapat keuntungan dari kebijakan memindahkan pilihan bisnis dari Jepang ke China? Nah, itu yang menjadi fokus perhatiannya,” ujarnya.
Publik juga mempertanyakan kemungkinan pemeriksaan terhadap Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus ini.
Fickar menilai wajar bila keduanya dimintai keterangan, mengingat keputusan strategis tersebut berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
“Yang jadi pertanyaan publik, apakah Pak Jokowi dan Pak Luhut harus diperiksa karena sudah memindahkan kerja sama kereta cepat dari tawaran Jepang ke China,” jelas Fickar.
Ia menambahkan meski sampai hari ini belum terlihat kerugian negara namun, jika
Jokowi dan Luhut diperiksa, menurutnya hal tersebut untuk menelusuri apakah dari pemindahan itu keduanya mendapat keuntungan atau tidak.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang diresmikan pada Oktober 2023 merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan nilai investasi sekitar Rp 114 triliun.
Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium antara Indonesia dan China.
KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai arah penyelidikan maupun pihak yang akan dimintai keterangan dalam waktu dekat. (fn)
