Pimpinan Redaksi Bohusami.id Apresiasi Diskusi Anti korupsi RAKO–GAN, Soroti Peran Media dalam Pengawasan Publik
Pimpinan redaksi Bohusami.id dan Sulut24.com Deky Geruh saat menerima penghargaan (Foto: ist)
Dalam peringatan Hakordia 2025 di Manado, Deky Geruh tekankan pemberitaan korupsi sebagai pemicu kesadaran publik dan dorongan bagi penguatan pengawasan anggaran negara.
Sulut24.com, MANADO – Pimpinan redaksi Bohusami.id dan Sulut24.com Deky Geruh, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan diskusi publik bertema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” yang digelar LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO) dan Garuda Astacita Nusantara (GAN) Sulut dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Diskusi yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Senin (17/11) menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara (KIP Sulut), Andre Mongdong, Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Alexander Sulung serta Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Prof. Winda Mingkid sebagai pembawa materi.
Geruh mengatakan bahwa pemberitaan media terkait kasus korupsi berperan sebagai pemicu awal kesadaran publik dan pejabat negara.
“Pemberitaan media tentang kasus-kasus korupsi hanyalah pemicu kecil saja. Namun diharapkan dari situ ada kesadaran dari para pemegang kekuasaan agar dapat menjalankan fungsinya, khususnya yang berkaitan dengan anggaran negara,” ujar Geruh yang ada saat acara diskusi turut menerima penghargaan anti korupsi dari RAKO.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Menurutnya, ekspos isu korupsi di media dapat mengingatkan para pejabat mengenai kewajiban akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
Geruh juga mengatakan bahwa intensitas pemberitaan korupsi memiliki dampak langsung terhadap partisipasi publik.
Foto bersama usai penyerahan penghargaan (Foto: ist)
“Dengan intensitas pemberitaan, masyarakat terdorong untuk aktif memantau sekaligus melaporkan temuan pelanggaran,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa berbagai kanal pelaporan saat ini sudah tersedia bagi masyarakat.
“Ada banyak saluran yang disediakan untuk melaporkan, mulai dari aparat penegak hukum, LSM, maupun media sendiri,” tambah Geruh.
Diskusi publik yang diinisiasi RAKO dan GAN ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hakordia 2025.
Diskusi tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem anti korupsi yang lebih transparan dan partisipatif.
Acara diikuti perwakilan organisasi masyarakat sipil, tokoh akademisi, jurnalis, hingga para aktivis anti korupsi regional.
Ketua RAKO dan GAN Sulut Harianto Nanga menyebutkan bahwa diskusi semacam ini diharapkan dapat memberikan ruang evaluasi dan pendidikan publik mengenai pemberantasan korupsi di daerah. (fn)