Bupati Talaud Hadir di Rakornas Kemendagri, Dorong Kemandirian Fiskal dan Ketahanan Pangan
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Talaud, Dr. Imen Djoli Manapode bersama Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah (Foto: ist)
Rakornas Kemendagri Bahas Stabilitas Sosial, Ketahanan Nasional, dan Kemandirian Fiskal Daerah.
Sulut24.com, TALAUD - Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (15/1/2026), guna memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas Presiden dan Asta Cita.
Rakornas yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu diikuti para bupati dan wali kota se-Indonesia, dan berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park.
Bupati Welly Titah hadir didampingi Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Talaud, Dr. Imen Djoli Manapode.
Agenda utama pertemuan membahas penguatan tata kelola Urusan Pemerintahan Umum, termasuk upaya menjaga stabilitas sosial politik, memperkuat ketahanan nasional dari tingkat daerah, serta memelihara kerukunan masyarakat di tengah keberagaman.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, menekankan pentingnya kemandirian fiskal dan inovasi daerah sebagai pilar pembangunan nasional.
“Pemerintah daerah didorong untuk aktif menggali potensi lokal dan memperluas partisipasi masyarakat. Kita tidak boleh semata-mata bergantung pada transfer anggaran dari Pemerintah Pusat,” kata Akmal Malik dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional yang memerlukan peran aktif pemerintah daerah, terutama dalam mengoptimalkan sumber daya lokal dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menyatakan Rakornas tersebut menjadi momentum untuk menyinkronkan kebijakan daerah dengan program strategis nasional, khususnya dalam penguatan ekonomi daerah dan ketahanan pangan.
Kemendagri mencatat, Urusan Pemerintahan Umum menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional karena mencakup fungsi koordinasi lintas instansi, kewaspadaan dini, serta pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan di daerah. (ep)