Mediasi Dugaan Penganiayaan Warga Talaud, Pemkab dan Lanal Melonguane Sepakati Penyelesaian Humanis
Foto bersama usai pertemuan (Foto: ist)
Danlanal Melonguane Minta Maaf, Aliansi Masyarakat Apresiasi Komitmen Penegakan Hukum.
Sulut24.com, TALAUD - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memfasilitasi dialog antara Aliansi Masyarakat Singkaramonane Melonguane dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Melonguane pada Sabtu (24/1/2026) untuk membahas dugaan penganiayaan warga yang diduga melibatkan oknum anggota Lanal Melonguane.
Pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Kepulauan Talaud tersebut dihadiri Wakil Bupati Anisya Gretsya Bambungan, Danlanal Melonguane Letkol Laut (P) Yogie Kuswara, Dandim 1312/Talaud Letkol Arh Yanuar Yudistira, serta Wakapolres Talaud Kompol Kretsman Mulalinda.
Wakil Bupati Anisya Bambungan mengatakan dialog dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan memastikan penyelesaian persoalan berjalan adil dan bermartabat. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara aparat dan masyarakat.
Danlanal Melonguane Letkol Laut (P) Yogie Kuswara menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden tersebut dan menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum.
“Oknum yang terlibat saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Polisi Militer dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. TNI AL tidak mentolerir pelanggaran oleh anggotanya,” kata Yogie dalam pertemuan itu.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf resmi dari Kepala Staf Angkatan Laut kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud serta memastikan proses hukum dilakukan secara transparan.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Singkaramonane, Godfried Timpua, mengapresiasi sikap terbuka dan respons cepat pimpinan Lanal Melonguane dalam merespons aspirasi warga.
“Kami menghargai itikad baik dan komitmen yang disampaikan Danlanal. Ini menjawab kegelisahan masyarakat. Kami berharap proses hukum berjalan transparan dan dapat diawasi bersama,” ujar Godfried.
Menurutnya, aliansi akan menyampaikan hasil dialog tersebut kepada keluarga korban dan masyarakat luas agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Kasus dugaan penganiayaan ini sebelumnya memicu reaksi warga Melonguane dan mendorong dilakukannya mediasi lintas unsur pemerintah daerah, TNI, dan kepolisian guna mencegah eskalasi sosial di wilayah perbatasan tersebut.
Pemerintah daerah berharap dialog ini dapat menjadi dasar penyelesaian yang adil, menjaga kepercayaan publik terhadap aparat, serta mempertahankan kondusivitas keamanan di Kabupaten Kepulauan Talaud. (ep)