May Day di Sulut: Gubernur Akui Peran Buruh Vital
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus (Foto: Sulut24/fn)
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Manado dan menjanjikan perhatian serius atas aspirasi buruh.
Sulut24.com, MANADO - Di hadapan ribuan buruh yang memadati Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus mengakui bahwa kontribusi kaum buruh dalam pembangunan daerah kerap luput dari perhatian publik. Hal tersebut disampaikannya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Manado.
Gubernur Akui Peran Buruh Sering Tidak Terlihat
Yulius Selvanus membuka pidatonya dengan pengakuan yang jarang disuarakan pejabat daerah bahwa buruh adalah tulang punggung pembangunan yang selama ini bekerja di balik layar.
"Peran buruh dalam pembangunan Sulawesi Utara sangat penting meskipun sering tidak terlihat, namun dampaknya nyata bagi kemajuan daerah," ujar Yulius dalam pidatonya di Taman Kesatuan Bangsa, Manado, Senin (4/5/2026).
Gubernur menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan perwakilan buruh pada peringatan kali ini telah dicatat dan akan menjadi prioritas pemerintah daerah.
"Berbagai aspirasi yang disampaikan perwakilan buruh telah kami catat dan akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah," tegasnya.
Kebijakan Masih Menunggu Regulasi Pusat, Buruh Diminta Sabar
Meski berjanji serius, Yulius memberikan catatan yang membatasi ruang gerak pemerintah provinsi. Menurutnya, setiap kebijakan harus selaras dengan arahan pusat dan tidak boleh mendahului regulasi turunan yang belum terbit.
"Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan bersama-sama, selaras dengan arahan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri kami harus menunggu regulasi turunan agar kebijakan yang diambil tidak menyalahi aturan," kata Yulius.
Pernyataan ini relevan dengan kebijakan di sektor pertambangan yang disebutnya tengah disiapkan dengan hati-hati. Pemerintah provinsi menahan diri menerbitkan peraturan gubernur sebelum regulasi induk dari pusat tersedia, demi menghindari implikasi hukum di kemudian hari.
Kisah Konflik Industrial Triliunan Rupiah yang Selesai dalam 10 Hari
Yulius kemudian membagikan pengalaman pribadinya yang ia sebut sebagai pelajaran penting tentang hubungan industrial. Ia terlibat dalam penanganan konflik perburuhan di sebuah perusahaan besar di Indonesia yang telah berlangsung selama enam bulan dan menyebabkan kerugian triliunan rupiah.
"Konflik itu berlangsung selama enam bulan dan kerugiannya mencapai triliunan rupiah. Namun dengan pendekatan yang tepat, permasalahan berhasil diselesaikan hanya dalam 10 hari," ungkapnya.
Kisah itu ia jadikan argumentasi tentang pentingnya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha bahwa penyelesaian konflik industrial bukan soal siapa yang menang, melainkan soal kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
Dilema Pengusaha: Gaji Standar atau Buka Lebih Banyak Lapangan Kerja?
Yulius juga menyinggung sisi lain yang kerap terlupakan dalam perdebatan upah minimum yaitu posisi sulit para pengusaha. Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran, pelaku usaha kerap dihadapkan pada pilihan biner yang tidak mudah.
"Pengusaha terkadang harus memilih: menggaji sedikit pekerja sesuai standar upah minimum, atau membuka lebih banyak lapangan kerja dengan pembagian pendapatan yang lebih kecil. Situasi ini menunjukkan pentingnya empati dan pemahaman dari semua pihak agar tercipta hubungan industrial yang harmonis," tuturnya.
Pengangguran Sarjana di Sulut Terus Bertambah
Di luar isu upah, Gubernur juga menyoroti persoalan struktural yang lebih dalam tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara yang terus meningkat, termasuk dari kalangan lulusan perguruan tinggi.
Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah provinsi mengaku mengandalkan sejumlah program dari pemerintah pusat, di antaranya program MBG dan program lainnya yang diklaim telah menyentuh ratusan ribu warga.
"Kami terus berupaya membuka lapangan kerja. Program pemerintah pusat seperti pembukaan MBG dan program lainnya telah memberi manfaat bagi ratusan ribu masyarakat di Sulawesi Utara," klaim Yulius.
Komitmen Pemerintah: Berhati-hati, Bukan Lambat
Menutup pernyataannya, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
"Kami berkomitmen untuk terus berhati-hati, bekerja sama dengan kementerian dan instansi terkait, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. Aspirasi masyarakat akan terus kami dengar dan kami upayakan semaksimal mungkin untuk diwujudkan," pungkasnya. (fn)
