6 Mesin Beroperasi, Tapi Listrik Masih Padam, Ada Apa dengan Sistem Pembangkit PLN Melonguane? - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

6 Mesin Beroperasi, Tapi Listrik Masih Padam, Ada Apa dengan Sistem Pembangkit PLN Melonguane?

Ilustrasi (AI-generated image/Sulut24.com)

Kapasitas Surplus 850 kW, Pemadaman Terus Terjadi, Transparansi Data Pembangkit di Talaud Dipertanyakan.

Sulut24.com, TALAUD - Di atas kertas, sistem kelistrikan Kepulauan Talaud tampak memadai. Enam unit mesin beroperasi di PLTD Tarun, beban puncak tercatat 2.900 kW, total daya tersedia 3.750 kW surplus hampir 850 kW. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain: gangguan listrik tetap berulang, dan masyarakat semakin mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi di balik angka-angka tersebut.

Persoalan ini mencuat kembali menyusul informasi penambahan dua unit mesin pembangkit di Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Melonguane beberapa bulan lalu, yang hingga kini belum mendapatkan penjelasan teknis yang memadai kepada publik.

Tokoh Masyarakat Talaud, Godfried Timpua, menyampaikan kritik tajam atas situasi ini. Ia mempertanyakan apakah dua unit mesin yang datang dengan seremoni dan janji terang bagi rakyat itu benar-benar merupakan aset baru, atau sekadar mesin lama yang diperbarui tampilannya.

"Mesin baru itu datang dengan seremoni, tepuk tangan, dan janji terang bagi rakyat. Tetapi waktu berjalan, listrik tetap padam dan mesin sering bermasalah. Masyarakat mulai bertanya, apakah benar itu mesin baru atau hanya mesin lama yang dipoles agar terlihat meyakinkan," ujar Godfried, Jumat (29/5/2026).

Godfried menegaskan, persoalan ini tidak bisa dipandang semata sebagai isu teknis kelistrikan. Di balik seringnya pemadaman, berbagai spekulasi telah berkembang di tengah masyarakat mulai dari dugaan persoalan distribusi bahan bakar solar, pembengkakan biaya operasional, hingga kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang diduga mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

Dikonfirmasi melalui WhatsApp, Manager PLN ULP Melonguane Aditya Pranata mengakui pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi langsung terkait persoalan tersebut. Namun ia menyatakan bahwa kewenangan atas data teknis pembangkitan berada di luar lingkup ULP.

"Kalau terkait ini sudah dua kali bertemu dengan beliau Godfried Timpua dan berkoordinasi langsung. Untuk data pembangkitan bisa langsung ke pihak Nusadaya yang menangani langsung," ujarnya.

Aditya menambahkan, dua unit mesin yang datang tahun ini disebutnya masih beroperasi dengan baik hingga saat ini. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud juga telah melakukan kunjungan langsung ke PLTD Tarun untuk memantau kondisi pembangkit.

Perwakilan Team Leader PT Nusa Daya Talaud, Ashar Dragnel, membenarkan bahwa saat ini terdapat enam unit mesin yang beroperasi dengan beban puncak sekitar 2.900 kW dan total daya 3.750 kW. Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) disebut dalam kondisi aman, dengan catatan konsumsi solar pada bulan Mei mencapai 26 KL.

Namun pada pertanyaan krusial apakah dua unit mesin yang datang itu benar-benar mesin baru Ashar tidak dapat memberikan kepastian.

"Untuk kepastian mesin itu baru atau tidak kami tidak bisa memastikan, karena yang mengetahui PT Nusa Daya Pusat," kata Ashar.

Jawaban tersebut justru mempertebal tanda tanya publik: bagaimana sebuah unit pengelola pembangkit di lapangan tidak mengetahui status aset yang mereka operasikan sendiri?

Secara matematis, selisih antara total daya 3.750 kW dan beban puncak 2.900 kW menghasilkan cadangan sekitar 850 kW angka yang seharusnya memberi ruang aman bagi sistem. 

Namun pada sistem kelistrikan kepulauan yang terisolir dan sepenuhnya bergantung pada pembangkit lokal, cadangan di atas kertas tidak serta-merta berarti keandalan di lapangan.

Jika satu atau dua unit mesin mengalami gangguan atau trip, kapasitas cadangan itu dapat terkuras seketika dan itulah yang diduga menjadi akar berulangnya pemadaman di wilayah Talaud.

Masyarakat berhak mengetahui seberapa sesungguhnya ketahanan sistem tersebut ketika pembangkit bermasalah, bukan hanya angka kapasitas dalam kondisi ideal.

Kondisi ini memunculkan desakan publik agar pengelola sistem kelistrikan Talaud membuka informasi secara jelas dan terverifikasi, terutama menyangkut status dua unit mesin yang disebut datang tahun ini, apakah aset baru atau relokasi mesin lama dari wilayah lain?, kondisi teknis dan usia operasional seluruh mesin yang kini aktif di PLTD Tarun dan mekanisme pengawasan penggunaan BBM dan efisiensi biaya operasional pembangkit.

Kejelasan data bukan sekadar tuntutan administratif. Di wilayah kepulauan seperti Talaud, keandalan listrik adalah soal pelayanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga. 

Klaim peningkatan layanan harus dapat dibuktikan secara teknis dan terbuka bukan hanya dirayakan dalam seremoni penerimaan mesin. (Ezra)