Gubernur Yulius Selvanus: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Perencanaan Pembangunan Sulawesi Utara
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus saat menyampaikan sambutan (Foto: ist)
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Sulut Tekankan Pentingnya Data Akurat dan Sinergi Pemerintah Daerah dengan BPS.
Sulut24.com, MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan agenda strategis nasional yang akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (30/6/2026).
Menurut Yulius Selvanus, hasil SE2026 akan menyediakan data dasar yang menggambarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Bagi Sulawesi Utara, data tersebut akan menjadi acuan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
"Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi berbagai program pembangunan," ujarnya.
Ia menambahkan, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif menjadi kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.
Gubernur juga menyoroti kondisi geografis Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan dengan wilayah yang tersebar serta tingkat aksesibilitas yang berbeda-beda. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026.
"Wilayah terpencil, terluar, dan daerah yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut memerlukan perhatian khusus agar proses pendataan dapat berjalan optimal," katanya.
Karena itu, Yulius meminta Badan Pusat Statistik (BPS) tidak ragu berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila menghadapi kendala teknis maupun operasional selama pelaksanaan sensus.
Ia memastikan pemerintah daerah siap memberikan dukungan yang dibutuhkan, baik berupa penyediaan sarana dan prasarana, akses transportasi, maupun koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, hingga seluruh pemangku kepentingan.
"Dukungan lintas sektor sangat diperlukan agar berbagai hambatan di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar," ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan SE2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, tetapi juga membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi tersebut akan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas, kredibel, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. (fn)
