Penguatan Nusa Utara sebagai Beranda NKRI Jadi Fokus Diskusi Lintas Tokoh
Foto bersama usai diskusi (Foto: ist)
Diskusi di Manado Bahas Strategi Pembangunan Nusa Utara sebagai Kawasan Perbatasan.
Sulut24.com, MANADO – Penguatan kawasan Nusa Utara sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi fokus utama dalam diskusi terbatas yang mempertemukan tokoh agama, akademisi, praktisi hukum, budayawan, sejarawan, aktivis, dan tokoh masyarakat di Tuna Haose, Manado, Rabu (22/7/2026).
Diskusi mengusung tema "Penguatan Masyarakat Nusa Utara sebagai Beranda NKRI dari Aspek Hukum, Ideologi Kebangsaan (Nasionalisme), Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, dan Keagamaan dalam Rangka Memperkuat Kawasan Nusa Utara sebagai Pintu Gerbang NKRI."
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dengan menitikberatkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat posisi strategis Nusa Utara yang meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) sebagai wilayah perbatasan Indonesia di kawasan Asia Pasifik.
Forum tersebut menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan hukum dan hak asasi manusia, ketahanan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya, peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan kehidupan keagamaan.
Para peserta menilai arah pembangunan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas strategis nasional, baik dalam aspek pertahanan negara maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
Praktisi hukum asal Nusa Utara, Santrawan Paparang, mengatakan pembangunan kawasan perbatasan memerlukan figur-figur yang mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat sekaligus menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, keterwakilan putra daerah yang memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat menjadi faktor penting agar kebutuhan dan kepentingan warga perbatasan memperoleh perhatian yang proporsional dalam agenda pembangunan nasional.
"Daerah perbatasan memiliki posisi yang sangat strategis, bukan hanya dari sisi keamanan dan pertahanan negara, tetapi juga dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa. Karena itu, aspirasi masyarakat perbatasan harus mendapat ruang yang memadai dalam proses pembangunan," ujarnya.
Santrawan juga menilai tokoh agama memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan masyarakat, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta mengawal pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Ketua Umum Sinode GERMITA, Arnold Apolos Abbas, menekankan pentingnya peran gereja dan lembaga keagamaan dalam membangun karakter kebangsaan, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan kepulauan dan perbatasan.
Budayawan Nusa Utara, Iverdixson Tinungky, mengingatkan bahwa pelestarian budaya lokal merupakan bagian penting dalam memperkuat jati diri bangsa. Menurutnya, kekayaan budaya Nusa Utara harus terus dijaga sebagai modal sosial sekaligus potensi dalam pengembangan kawasan.
Pandangan serupa disampaikan sejarawan sekaligus Direktur Satal Connection, Pitres Sambowale. Ia menilai Nusa Utara memiliki nilai historis yang strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia sehingga pembangunan kawasan perlu tetap berpijak pada sejarah dan identitas masyarakat lokal.
Dalam diskusi tersebut, Ketua I DPP Musyawarah Masyarakat Talaud (MUKAT), Rimata Narande, bersama aktivis dan jurnalis Maxi Sidayang, tokoh masyarakat Erkles Gumansalangi, serta Master Catur Nasional Jimmy Rarande juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
Sebagai hasil diskusi, para peserta menyepakati bahwa pembangunan Nusa Utara harus dilaksanakan secara terpadu dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
Penguatan hukum, nasionalisme, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan kehidupan keagamaan dinilai menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Nusa Utara sebagai kawasan perbatasan yang maju, berdaya saing, serta semakin kokoh sebagai beranda terdepan Indonesia di kawasan Asia Pasifik. (Ezra)
