Rhenald Kasali Soroti Pemblokiran Rekening Supriyono: “Yang Hilang Bukan Satu Rekening, Tetapi Kepercayaan”
Ilustrasi rekening nasabah mengalami penundaan transaksi (Foto: ist)
Guru Besar UI Ingatkan Bank Mandiri dan Aparat soal Dampak Pemblokiran Rekening.
Sulut24.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali, menyoroti polemik penundaan transaksi atau pemblokiran rekening milik Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang dilakukan Bank Mandiri atas permintaan aparat penegak hukum.
Tanggapan tersebut disampaikan Rhenald melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Instagram dan TikTok, Selasa (25/8/2026), Ia menilai polemik yang muncul menunjukkan bahwa keputusan terhadap satu rekening dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar ketika menyentuh aspek kepercayaan publik.
Rhenald mengatakan, dalam beberapa hari terakhir Bank Mandiri mendapat banyak kritik dan seruan pembatalan dukungan atau cancel culture yang menurutnya dipicu oleh pemblokiran satu rekening.
Namun, ia mengingatkan jajaran Bank Mandiri agar tidak melihat persoalan tersebut hanya dari sisi administratif dan kepatuhan terhadap permintaan tertentu. Menurutnya, tata kelola perbankan membutuhkan mekanisme pengawasan dan pengujian berlapis sebelum sebuah keputusan dijalankan.
“Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman muda di Bank Mandiri, kalian boleh cerdas, tapi kalau kalian tidak bijaksana, tidak membaca ini dengan tepat, tidak memiliki second line of defense dalam tata kelola yang kuat, maka kalian akan terombang-ambing,” ujar Rhenald.
Rhenald menilai konsekuensi sebuah keputusan perbankan tidak selalu berhenti pada objek yang dikenai tindakan. Ketika keputusan tersebut memicu keresahan publik, dampaknya dapat merembet pada persepsi masyarakat terhadap institusi perbankan.
“Alih-alih kehilangan satu rekening, memblokir satu rekening, maka kalian kehilangan sesuatu yang sangat besar, yaitu kepercayaan,” katanya.
Menurut Rhenald, kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama industri perbankan. Karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan rekening nasabah, terlebih yang berpotensi menjadi perhatian publik, perlu mempertimbangkan aspek hukum, kewenangan, ketepatan sasaran hingga dampak lanjutan.
Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum agar berhati-hati dalam mengambil tindakan.
“Demikian juga saya ingin mengingatkan kepada para aparat, jangan sembarangan dalam bertindak,” tegas Rhenald.
Dalam penjelasannya, Rhenald mengaitkan persoalan tersebut dengan fenomena yang ia sebut sebagai human disruption, ketika sebuah tindakan justru dapat memunculkan konsekuensi sosial yang lebih besar dari tujuan awalnya.
Ia mencontohkan Kanada pada 2022 ketika pemerintah menggunakan Emergency Act dan melakukan pemblokiran terhadap sejumlah rekening. Rhenald mengatakan kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada perbankan.
Ia juga menyinggung Hong Kong, ketika pemerintah disebut berupaya memblokir sejumlah rekening aktivis. Menurut Rhenald, kondisi tersebut mendorong pemilik dana memindahkan uangnya ke luar negeri, termasuk Inggris dan Singapura.
Rhenald kemudian mengaitkannya dengan Nepal ketika pemerintah melakukan pembatasan terhadap media sosial. Menurut dia, berbagai tindakan pembatasan tersebut menunjukkan bahwa sebuah kebijakan dapat menghasilkan efek lanjutan yang sulit diprediksi.
“Efeknya sangat berat. Pemblokiran ini dalam era yang disebut human disruption, disebut juga sebagai Streisand effect,” ujarnya.
Rhenald menekankan pentingnya second line of defense dalam tata kelola perbankan. Menurut dia, mekanisme tersebut seharusnya mampu menguji keputusan sebelum tindakan dilakukan, bukan sekadar memastikan prosedur administratif telah dijalankan.
Ia mempertanyakan sejumlah aspek mendasar yang menurutnya harus diperiksa ketika sebuah rekening hendak diblokir.
“Apakah peraturannya tepat? Apakah ketentuannya sah? Kewenangannya sah? Apakah sasarannya tepat? Apakah tidak menimbulkan efek lain-lain yang juga berbahaya?” kata Rhenald.
Menurutnya, kegagalan mengantisipasi dampak lanjutan dapat membuat persoalan yang awalnya terbatas berubah menjadi masalah kepercayaan publik.
“Kalau kita tidak jalankan dengan baik, yang kehilangan itu bukan satu rekening, tetapi kepercayaan. Ini peringatan besar,” tegasnya.
Rhenald juga menyoroti bagaimana polemik tersebut membuat perhatian publik tertuju kepada Pati. Ia mengatakan, dirinya sebelumnya tidak secara khusus memperhatikan aksi demonstrasi di daerah tersebut.
Namun, menurut dia, persoalan pemblokiran rekening justru membuat Pati mendapat perhatian yang lebih luas.
“Saya tidak memperhatikan demo Pati, tapi hari ini semua orang jadi menaruh matanya ke Pati hanya karena rekening satu saja diblokir,” ujar Rhenald. (fn)