BBM Langka di Talaud, Haroni Mamentiwalo Desak Pemda dan Pertamina Buka Data ke Publik
Haroni Mamentiwalo (Foto: ist)
Haroni Mamentiwalo meminta Pemda Talaud dan Pertamina membuka data kuota, pasokan, distribusi, serta pengawasan BBM untuk mengakhiri polemik kelangkaan.
Sulut24.com, TALAUD - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kepulauan Talaud kembali menjadi sorotan. Tokoh masyarakat Talaud, Haroni Mamentiwalo, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Pertamina membuka data terkait kuota, pasokan, distribusi, hingga pengawasan BBM kepada publik.
Mantan anggota DPRD Talaud tiga periode itu menilai persoalan kelangkaan BBM tidak seharusnya terus berujung pada saling tuding antarpihak, sementara masyarakat menjadi kelompok yang paling terdampak.
Menurut Haroni, keterbukaan informasi
menjadi langkah penting untuk mengetahui persoalan sebenarnya dalam tata kelola BBM di Talaud.
"Jalan keluarnya hanya satu, buka data," tegas Haroni, Selasa (15/9/2026).
Ia mempertanyakan sejumlah hal yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, mulai dari besaran kuota BBM yang dialokasikan untuk Kabupaten Kepulauan Talaud setiap bulan, realisasi pasokan, hingga distribusi BBM ke wilayah dan titik penyaluran.
Selain itu, Haroni meminta dijelaskan pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM, termasuk memastikan bahan bakar yang telah dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai peruntukannya.
"Kalau data ini dibuka ke publik, maka semua akan terang. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi saling kambing hitamkan," ujarnya.
Haroni mengatakan, tanpa data yang jelas mengenai kuota, pasokan, realisasi distribusi dan mekanisme pengawasan, persoalan kelangkaan BBM akan sulit dibahas secara objektif.
Kondisi tersebut juga berpotensi memunculkan spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat harus menanggung langsung dampak kelangkaan BBM, mulai dari antrean hingga kesulitan memperoleh bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, Haroni mendorong Pemda Talaud dan Pertamina segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tata kelola BBM di wilayah kepulauan tersebut.
"Kita harus terus mendorong Pemda dan Pertamina agar semua datanya dibuka kepada publik. Kalau ditutup, maka kelangkaan dan kecurigaan akan terus berjalan," katanya.
Haroni menegaskan, tuntutan keterbukaan informasi tersebut bukan semata-mata untuk mencari pihak yang harus disalahkan. Menurut dia, data diperlukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan transparan, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi mengenai besaran kuota BBM Talaud, realisasi pasokan, jalur distribusi, serta mekanisme pengawasan.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi berdasarkan fakta sekaligus mengetahui secara jelas bagaimana BBM dialokasikan dan didistribusikan di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Keterbukaan data, kata Haroni, diharapkan menjadi langkah awal untuk mengakhiri polemik kelangkaan BBM sekaligus mendorong penyelesaian persoalan secara objektif dan terukur. (Ezra)