Kesiapan Penanggulangan Bencana di Talaud Disorot, Godfried Timpua: Jangan Tunggu Krisis Makin Parah
Godfried Timpua (Foto: ist)
Godfried Timpua meminta Pemkab Talaud memperkuat sarana pemadam kebakaran, mitigasi kekeringan, dan sistem respons bencana.
Sulut24.com, TALAUD - Kesiapan sarana dan sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, mendapat sorotan. Pemerintah daerah dinilai belum memiliki dukungan fasilitas yang memadai untuk merespons secara cepat ancaman kebakaran maupun kekeringan yang berpotensi berdampak luas terhadap masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Godfried Timpua, tokoh masyarakat adat Talaud sekaligus Koordinator Aksi Masyarakat dan mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Minggu (6/9/2026).
Godfried menilai keterbatasan sarana menjadi salah satu persoalan serius dalam penanganan keadaan darurat, khususnya ketika terjadi kebakaran dalam skala besar.
Ia membandingkan kondisi Talaud dengan sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Utara yang telah memiliki armada pemadam kebakaran. Sementara di Talaud, menurut dia, penanganan kebakaran masih banyak mengandalkan peralatan sederhana seperti sprayer atau alat semprot gendong.
“Kalau terjadi kebakaran besar, kita mau menangani dengan apa? Sarana yang ada belum memadai untuk menghadapi situasi seperti itu,” kata Godfried.
Selain fasilitas pemadam kebakaran, Godfried menyoroti keterbatasan kendaraan pendukung untuk distribusi air.
Menurutnya, kendaraan yang selama ini digunakan untuk menampung dan mendistribusikan air merupakan kendaraan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang saat ini masih dipinjam oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan air.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar untuk merespons situasi darurat secara cepat.
“Ini sangat memprihatinkan. Ketika kebakaran terjadi, pemerintah justru berhadapan dengan keterbatasan fasilitas untuk merespons keadaan darurat,” ujarnya.
Menurut Godfried, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah sektoral semata. Keterbatasan armada pemadam kebakaran, distribusi air, hingga kesiapan menghadapi kekeringan harus ditempatkan dalam satu sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi.
Godfried menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menunggu kondisi masyarakat semakin sulit sebelum mengambil tindakan.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pemantauan, kajian risiko, mitigasi, serta mekanisme respons terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di Talaud.
Menurutnya, tanda-tanda ancaman bencana sebenarnya dapat dikenali sejak dini. Karena itu, informasi mengenai kondisi lingkungan dan masyarakat seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah pencegahan.
“Pemerintah tidak boleh menunggu sampai penderitaan masyarakat semakin parah baru kemudian bertindak. Tanda-tanda krisis itu sebenarnya sudah bisa dibaca dari awal,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan narasi keprihatinan dari pemerintah, tetapi juga tindakan konkret, terukur, dan dapat dirasakan langsung.
Godfried meminta seluruh sumber daya pemerintah daerah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan kebakaran, termasuk kemungkinan munculnya dampak ekonomi bagi masyarakat.
Dalam situasi yang dinilainya membutuhkan respons cepat tersebut, Godfried juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud memastikan tetap berada di daerah dan memimpin langsung penanganan kondisi yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, kehadiran langsung pimpinan daerah diperlukan untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan bekerja secara maksimal dan terkoordinasi.
Ia juga mendorong agar perjalanan dinas yang masih dapat ditunda dikurangi, sehingga sumber daya pemerintah dapat diprioritaskan untuk kebutuhan penanganan kondisi darurat.
“Kalau ada perjalanan dinas yang urgensinya masih bisa ditunda, sebaiknya dikurangi. Sumber daya yang ada harus diarahkan terlebih dahulu untuk menangani kondisi masyarakat,” katanya.
Godfried menilai kepemimpinan langsung di tengah situasi krisis bukan sekadar persoalan kehadiran fisik, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah memastikan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan efektif.
Ia berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud segera melakukan langkah konkret untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran, kekeringan, dan potensi bencana lainnya, sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang paling rentan ketika kondisi darurat terjadi. (Ezra)