PMKRI Manado Soroti Dampak Program MBG terhadap Gizi Siswa dan Harga Pangan
Ilustrasi makanan MBG (Foto: ist)
Sulut24.com, MANADO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus menunjang konsentrasi belajar siswa. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai masih menghadapi persoalan tata kelola, keamanan pangan, hingga rantai pasok yang berpotensi mengurangi efektivitas program.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Manado, Mikhael Umboh, mengatakan MBG tidak semestinya dipandang sebagai solusi instan atau magic bullet untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Menurutnya, program tersebut merupakan kebijakan berbiaya besar yang hanya akan memberikan dampak optimal apabila dibarengi dengan pembenahan tata kelola serta penguatan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara menyeluruh.
“Sejauh ini MBG tentunya memiliki potensi untuk menunjang konsentrasi belajar, tetapi secara empiris dampak positif tersebut terdistorsi oleh masalah eksekusi pelaksanaannya,” kata Mikhael, Selasa (15/9/2026).
Ia menilai, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan kepada siswa. Aspek kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pengawasan rantai pasok juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program.
Manfaat Gizi Belum Merata
Dari perspektif kesehatan masyarakat, PMKRI melihat intervensi gizi pada anak usia sekolah memiliki hubungan dengan perkembangan kemampuan kognitif dan kesiapan belajar.
Mikhael mengatakan, sejumlah penelitian mengenai intervensi gizi menunjukkan adanya korelasi antara pemenuhan kebutuhan gizi anak dan kemampuan kognitif. Namun, manfaat tersebut menurutnya belum dapat disebut signifikan secara merata apabila melihat kondisi penerimaan MBG di lapangan.
“Manfaat gizinya belum dapat dikatakan signifikan secara merata, melainkan baru terasa secara parsial dan mengalami distorsi sistemik,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena tujuan utama MBG bukan hanya memastikan siswa memperoleh makanan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima memenuhi standar gizi dan keamanan sehingga benar-benar mendukung proses pembelajaran.
Kasus Keracunan Jadi Catatan Serius
PMKRI juga menyoroti laporan kasus keracunan yang dikaitkan dengan konsumsi MBG. Mikhael menyebut total siswa yang mengalami keracunan dalam pelaksanaan program tersebut mencapai 40.759 siswa.
Di Sulawesi Utara, ia mencontohkan kasus yang dilaporkan terjadi di Kota Tomohon pada Januari, ketika 180 anak sekolah dan guru dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG di sekolah.
Menurut Mikhael, kasus tersebut harus menjadi evaluasi serius karena keamanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pemenuhan gizi.
“Kasus keracunan makanan bertindak sebagai faktor pembatal dari target peningkatan konsentrasi belajar dan peningkatan gizi anak sekolah pada program MBG,” katanya.
Ia menegaskan, pemberian makanan bergizi tidak akan mencapai tujuan apabila proses produksi, distribusi, penyimpanan, hingga penyajian tidak memenuhi standar keamanan pangan.
“Selama aspek keamanan pangan (food safety) dan standar rantai pasok (supply chain) belum terjamin 100 persen, penyediaan gizi akan terus berubah menjadi ancaman kesehatan yang justru memperlemah kesiapan belajar siswa di kelas,” ujarnya.
Berpotensi Gerakkan Ekonomi Kerakyatan
Selain aspek pendidikan dan kesehatan, PMKRI melihat MBG memiliki potensi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui peningkatan permintaan terhadap komoditas pangan dan penciptaan lapangan kerja di daerah.
Mikhael mengatakan, program tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian dan ekonomi lokal apabila pengadaan bahan pangan melibatkan produsen serta pelaku usaha di daerah.
Ia mencontohkan penyerapan komoditas seperti beras dan sayuran serta terbukanya lapangan pekerjaan bagi tenaga masak dan distribusi di tingkat daerah.
Secara sosial, program MBG juga dinilai dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga karena sebagian kebutuhan konsumsi anak di sekolah ditanggung melalui program pemerintah.
Namun, menurut PMKRI, besarnya perputaran dana dalam program tersebut perlu diimbangi dengan kesiapan kapasitas produksi pangan nasional.
Rantai Pasok dan Kenaikan Harga Pangan
Mikhael menilai, persoalan dapat muncul ketika peningkatan permintaan pangan melalui MBG tidak diikuti peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi sumber pangan.
Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan, menurutnya, dapat memberikan tekanan terhadap harga komoditas pangan yang kemudian dampaknya dirasakan masyarakat secara luas.
Ia mencontohkan harga daging ayam yang disebutnya berada di kisaran Rp33.000 per kilogram sebelum program berjalan, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
Kenaikan harga juga disebut terjadi pada telur dan sejumlah bahan pokok lainnya.
“Manfaat ekonomi program MBG yang diterima siswa sekolah akhirnya harus dibayar oleh kenaikan pengeluaran harian masyarakat luas akibat lonjakan harga bahan pokok,” kata Mikhael.
Karena itu, PMKRI Cabang Manado mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pencapaian target distribusi, tetapi juga memperkuat tata kelola, keamanan pangan, diversifikasi menu, serta kapasitas produksi pangan nasional.
Menurut PMKRI, penguatan aspek-aspek tersebut penting agar MBG benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat. (fn)