Ketua LSM RAKO Desak Kejari Manado Percepat Penanganan Dugaan Korupsi RTH - <!--Can't find substitution for tag [blog.Sulut24]-->

Widget HTML Atas

Ketua LSM RAKO Desak Kejari Manado Percepat Penanganan Dugaan Korupsi RTH

Ketua LSM RAKO Harianto Nanga (Foto: Sulut24/fn)

Sulut24.com, MANADO - Penanganan kasus dugaan korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Koni Manado mendapat sorotan tajam dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) RAKO, Harianto Nenga. 

Dalam diskusi publik bertema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju" yang digelar di Hotel Sahid Kawanua, Manado, Rabu (11/12/2024), Harianto mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado agar segera memproses kasus tersebut.

Pernyataan itu disampaikannya langsung kepada Rahmat, Koordinator Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulut, di akhir acara yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia.

Baca: Ormas Adat dan LSM di Sulut Dukung Kepolisian Berantas Korupsi

Menurut Harianto, pihak kejaksaan seharusnya bergerak lebih cepat mengingat hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengungkap adanya kerugian negara.

"RAKO telah melaporkan kasus dugaan korupsi RTH Koni Manado. BPK sudah mengeluarkan hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara. Dengan bukti yang sudah ada, seharusnya kejaksaan bisa segera memproses kasus ini," tegas Harianto.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi. Harianto berharap Kejari Manado dapat membuktikan komitmen mereka dalam memberantas korupsi dengan segera menyelesaikan kasus ini.

Kasus dugaan korupsi RTH Koni Manado telah menjadi perhatian publik karena dianggap merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan. LSM RAKO menilai lambatnya penanganan oleh aparat penegak hukum berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Baca: RAKO Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi di Sulawesi Utara Melalui Diskusi Publik

Publik kini menanti langkah konkret dari pihak Kejari Manado untuk membuktikan komitmen anti korupsi. 

Dengan bukti audit BPK yang sudah ada, desakan untuk menindak tegas pelaku korupsi semakin menguat. (fn)