DPR Soroti Impor 105 Ribu Kendaraan India Rp24,66 Triliun Saat Industri Otomotif Domestik Melemah
BUMN Agrinas Pangan Nusantara sebut faktor harga dan ketersediaan sebagai alasan impor untuk program logistik desa.
Sulut24,com, EKONOMI - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darma Didurianto Darma Didurianto mengkritik keputusan impor sekitar 105.000 kendaraan pickup dan truk asal India senilai Rp24,66 triliun oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program koperasi desa merah putih, di tengah kondisi industri otomotif domestik yang disebut sedang melemah.
Darma menyatakan kebijakan impor tersebut berpotensi mengurangi nilai tambah ekonomi di dalam negeri, menekan lapangan kerja, serta melemahkan rantai pasok industri komponen, logistik, dan pelaku UMKM pendukung.
Ia menilai kapasitas produksi kendaraan niaga nasional masih tersedia, dengan pabrik, tenaga kerja, dan kemampuan produksi pickup disebut mencapai sekitar 7 juta unit per tahun.
“Pertanyaan sederhananya, kalau bisa diproduksi di dalam negeri mengapa masih memilih impor,” kata Darma.
Menurutnya, belanja publik seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong industri nasional, terutama saat sektor otomotif menghadapi penurunan penjualan mobil sekitar 7% dan permintaan kendaraan niaga yang lesu dalam dua tahun terakhir.
Disisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan impor dilakukan karena pertimbangan harga, kualitas, dan ketersediaan produk serupa di pasar domestik.
“Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif atau hampir 50 persen lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi durability, power, dan fuel consumption, kendaraan ini sangat andal dan sangat bagus,” kata Joao, dikutip dari economy.okezone.com, Senin (23/2).
Joao menyebut pengadaan kendaraan impor dinilai sesuai dengan kemampuan finansial program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan memperkuat logistik desa dan menekan biaya distribusi hasil pertanian.
Baca: Rupiah Mendekati Rp17.000 per Dolar, Pengamat Soroti Outlook Utang dan Defisit Fiskal
“Dengan impor ini Indonesia mendapat barang bagus dengan harga bagus sehingga bisa dimanfaatkan untuk memotong distribusi yang selama ini menjadi beban utama petani,” ujarnya.
Ia menambahkan perusahaan telah mempertimbangkan pembelian kendaraan produksi dalam negeri dan sebagian pengadaan telah dilakukan dari pabrikan yang beroperasi di Indonesia.
Namun, Joao mengatakan ketersediaan unit menjadi kendala, khususnya untuk kendaraan niaga arus utama.
“Semua produk dalam negeri kami sudah beli semua untuk truk roda enam, sudah tidak ada lagi. Coba sekarang beli pickup atau Mitsubishi Canter, itu sudah tidak ada. Menunggu ketersediaan produknya bisa sampai satu tahun,” kata dia.
Kebijakan impor tersebut muncul di tengah tekanan pada industri otomotif nasional, yang menghadapi penurunan permintaan dan utilisasi pabrik, sementara pemerintah mendorong program penguatan ekonomi desa sebagai salah satu prioritas pembangunan. (fn)