Pemerintah Bantah MBG Gerus Anggaran Pendidikan Usai Kritik PDIP
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut narasi pemotongan anggaran pendidikan keliru dan memastikan seluruh program pendidikan tetap berjalan serta diperluas.
Sulut24.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan catatan kritis terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto, dengan menilai anggaran program sebesar Rp223,5 triliun diambil dari total anggaran pendidikan nasional Rp769 triliun dalam APBN 2026 yang berpotensi menggangu program pendidikan.
Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah tudingan tersebut dan menyatakan program MBG tidak mengurangi anggaran maupun program pendidikan.
Teddy mengatakan kritik yang menyebut program MBG mengurangi anggaran pendidikan merupakan “narasi yang keliru”. Ia menegaskan tujuan program MBG adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya siswa dari jenjang PAUD hingga SMA dan sederajat.
“Saya ingin meluruskan narasi pemahaman yang keliru. Ada pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai dan guru tidak diperhatikan,” kata Teddy, Jumat (27/2).
Baca: Peresmian Pos Bantuan Hukum di Sulut Dorong Pemerataan Akses Keadilan
Menurut dia, anggaran pendidikan 2026 telah disepakati bersama DPR dan pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR, sejak September tahun lalu berikut rincian penggunaan dan peruntukannya.
Pemerintah menyatakan tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan. Sejumlah program disebut tetap berjalan, termasuk Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar, serta penambahan program baru seperti sekolah rakyat.
Teddy mengatakan program sekolah rakyat ditujukan bagi anak putus sekolah atau yang belum pernah bersekolah, dengan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, makanan, gizi, dan jaminan kesehatan. Dalam satu tahun, program tersebut disebut telah menjangkau sekitar 16.000 hingga 20.000 siswa, dengan 166 sekolah berjalan dan rencana pembangunan tambahan sekitar 100 sekolah.
Terkait kondisi sekolah rusak, pemerintah menyebut persoalan tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun pemerintah pusat menyatakan tetap melakukan intervensi melalui program renovasi.
Data pemerintah menunjukkan pada 2025 sekitar 16.000 sekolah telah direnovasi dengan anggaran sekitar Rp17 triliun melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Selain itu, distribusi perangkat pembelajaran digital berupa televisi telah mencapai sekitar 280.000 unit di lebih dari 210.000 sekolah dan direncanakan meningkat pada tahun berikutnya.
Pemerintah juga menyebut sejumlah inisiatif lain sedang berjalan, termasuk pembangunan sekolah terintegrasi, sekolah Garuda, serta rencana pembangunan kampus baru.
Perdebatan mengenai sumber pendanaan MBG muncul di tengah fokus pemerintah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan dalam pelaksanaan APBN 2026. Pemerintah menegaskan program MBG merupakan bagian dari strategi tersebut dan tidak menggantikan program pendidikan yang sudah ada. (fn)