Harga Plastik Melonjak Hingga 100%: Efek Domino yang Mengancam Ekonomi Indonesia
Tumpukan plastik kemasan berbagai ukuran tersusun rapi di rak penjualan (Foto: ist)
Konflik geopolitik di Timur Tengah memicu gangguan rantai pasok nafta global. Indonesia, yang 70 persen bahan baku plastiknya bergantung pada impor, kini menanggung beban kenaikan harga yang berdampak luas dari UMKM hingga harga kebutuhan pokok masyarakat.
Sulut24.com, EKONOMI - Harga plastik di Indonesia tengah mengalami gejolak luar biasa. Dalam rentang waktu tidak lebih dari satu bulan, harga komoditas yang menjadi tulang punggung industri kemasan, manufaktur, hingga kebutuhan sehari-hari ini melonjak antara 40 hingga 100 persen. Pedagang pasar mengeluh, pelaku UMKM menjerit, dan industri besar pun mulai menyesuaikan strategi operasional mereka.
Lonjakan ini bukan tanpa sebab. Di balik naiknya harga kantong plastik kresek dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per pak, atau plastik jumbo yang melejit dari Rp25.000 ke Rp50.000 per pak, tersembunyi krisis rantai pasok global yang dipicu oleh konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah sejak akhir Februari 2026.
Akar Masalah: Nafta dan Selat Hormuz
Plastik bukan material yang berdiri sendiri. Ia merupakan produk turunan panjang dari industri petrokimia berbasis minyak bumi. Minyak mentah diolah menjadi nafta, lalu diproses menjadi senyawa dasar seperti etilena dan propilena fondasi berbagai jenis plastik seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), hingga polystyrene (PS). Ketika pasokan minyak terganggu, seluruh rantai ini ikut bergetar.
Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mengganggu jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz. Harrison Jacoby, Direktur Polyethylene di Independent Commodity Intelligence Services, menyebut sekitar 84 persen kapasitas ekspor polyethylene kawasan Timur Tengah bergantung pada jalur laut tersebut. Ketika jalur itu terganggu, pasokan bahan baku plastik ke seluruh dunia termasuk Indonesia langsung tersendat.
Bagi Indonesia, ketergantungan ini sangat dalam. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui bahwa Indonesia sangat mengandalkan impor nafta dari kawasan Timur Tengah. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mempertegas bahwa sekitar 70 persen bahan baku industri plastik nasional masih berasal dari kawasan tersebut. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sekitar 60 persen bahan baku plastik Indonesia secara keseluruhan masih diimpor dari luar negeri dengan pemasok utama China, Thailand, dan Korea Selatan.
Angka yang Bicara
Data harian dari Trading Economics merekam dengan gamblang pergerakan harga polipropilena (PP) salah satu bahan baku plastik paling umum. Pada 2 Februari 2026, harga masih berada di kisaran 6.686 CNY per ton. Memasuki awal Maret, angka itu mulai merangkak ke 6.815 CNY.
Namun pada 23 Maret 2026, terjadi lonjakan tajam, harga menembus 9.476 CNY per ton kenaikan lebih dari 40 persen hanya dalam tiga pekan. Hingga awal April, harga bertahan di kisaran 9.000–9.031 CNY per ton, jauh di atas level normal sebelum konflik.
Di tingkat pedagang, dampaknya langsung terasa. Ketua Bidang Infokom DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, mencatat kenaikan mencapai 50 persen.
"Kami pantau sudah cukup lama, pada saat memasuki bulan suci Ramadan harga plastik sudah mulai ada kenaikan. Puncaknya ini harganya yang kami sudah hitung kenaikannya mencapai 50 persen," ujarnya, dikutip dari detikcom, Minggu (5/4/2026).
Dari sisi nilai impor, BPS mencatat Indonesia mengimpor plastik dan produk plastik (HS 39) senilai US$873,2 juta atau sekitar Rp14,78 triliun pada Februari 2026 saja naik 5,9 persen secara tahunan. Pada awal 2026, plastik bahkan menjadi salah satu penyumbang defisit terbesar, dengan nilai mencapai sekitar US$1,39 miliar.
Efek Domino: Dari Pabrik Hingga Meja Makan
Kenaikan harga plastik bukan isu industri semata. Ia bergerak layaknya batu yang jatuh ke kolam tenang menciptakan riak yang menjalar ke seluruh lapisan ekonomi dan masyarakat.
Industri manufaktur menanggung beban pertama.
Sektor makanan dan minuman, farmasi, elektronik, hingga otomotif semua menggunakan plastik sebagai bahan baku atau kemasan. Kenaikan harga bahan baku berarti margin keuntungan menyempit. Banyak perusahaan terpaksa memilih antara menaikkan harga produk, menurunkan kualitas kemasan, atau menekan kapasitas produksi.
UMKM menjadi korban paling rentan. Pelaku usaha kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman tidak punya cadangan finansial untuk menyerap lonjakan biaya kemasan.
Tanpa kenaikan harga jual, margin langsung negatif. Jika harga dinaikkan, risiko kehilangan pelanggan mengintai. Banyak di antara mereka berada di persimpangan yang tidak ada pilihannya yang mudah.
Inflasi kebutuhan pokok adalah konsekuensi berikutnya. Hampir semua produk sehari-hari menggunakan kemasan plastik: minyak goreng, bumbu instan, air minum kemasan, sabun, hingga obat-obatan. Ketika biaya kemasan naik, produsen pada akhirnya akan meneruskan beban itu kepada konsumen. Inilah yang oleh ekonom disebut cost-push inflation inflasi dari sisi penawaran yang bersifat struktural dan sulit direm hanya dengan kebijakan moneter.
Daya beli masyarakat terancam melemah. Kenaikan harga barang yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan akan menggerus kemampuan belanja masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi terkontraksi dan ini bisa menjalar ke perlambatan ekonomi yang lebih luas.
Defisit neraca perdagangan semakin terancam melebar. Dengan nilai impor plastik yang sudah mencapai US$1,39 miliar di awal 2026 dan harga global yang terus tinggi, tekanan terhadap neraca perdagangan akan terus bertambah. Tanpa diversifikasi sumber bahan baku yang cepat, nilai rupiah pun berpotensi tergerus akibat permintaan dolar impor yang meningkat.
Ancaman PHK mengintai sektor padat karya. Jika tekanan biaya produksi berlanjut dan permintaan konsumen melemah, pabrik plastik maupun industri penggunanya berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja. Sektor kemasan, garmen, dan makanan-minuman yang menyerap jutaan tenaga kerja bisa menjadi yang pertama terdampak.
Kenaikan harga menjalar lintas sektor. Plastik digunakan hampir di semua lini: pertanian (mulsa plastik, selang irigasi), kesehatan (alat medis sekali pakai), konstruksi (pipa PVC), hingga logistik (kemasan pengiriman). Kenaikan harga plastik dengan demikian tidak terisolasi ia memicu inflasi lintas sektor yang bersifat kumulatif dan sulit diprediksi ujungnya.
Respons Pemerintah: Cari Pemasok Baru, Butuh Waktu
Pemerintah tidak tinggal diam. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan telah mulai menjajaki sumber alternatif bahan baku dari India, Afrika, dan Amerika. Namun ia mengakui proses ini tidak bisa instan.
"Memang ini butuh waktu, karena tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain," ujar Budi, dikutip dari Antara, Senin (6/4/2026).
Situasi diperparah oleh respons protektif negara-negara lain. Korea Selatan, misalnya, dilaporkan telah melarang ekspor nafta demi menjaga ketersediaan di dalam negeri sebuah langkah yang semakin mempersempit pilihan pemasok alternatif bagi Indonesia. Singapura, China, Thailand, dan Taiwan pun menghadapi masalah serupa.
Selama harga energi global belum stabil dan distribusi bahan baku belum kembali normal, tekanan harga plastik di Indonesia beserta seluruh efek dominonya diperkirakan masih akan terus terasa. (fn)
