Isu Pengurangan TPP ASN Manado, Ketua Rako Minta Publik Tidak Terpengaruh Framing
Ilustrasi (AI-generated image/Sulut24.com)
Harianto Nanga Nilai Wacana Pengurangan Tunjangan Masih Sebatas Isu dan Pemerintah Akan Pertimbangkan Alternatif Kesejahteraan ASN.
Sulut24.com, MANADO - Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi (Rako), Harianto Nanga, mengatakan isu pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Manado masih sebatas wacana, serta menilai pemerintah baik daerah maupun pemerintah pusat akan mempertimbangkan alternatif kebijakan untuk menjaga kesejahteraan ASN.
Harianto mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pengurangan TPP, sehingga publik diminta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Pengurangan TPP ini kan baru isu. Tidak segampang itu negara mengurangi hak penyelenggara negara,” ujar Harianto, Selasa, (17/3).
Ia menambahkan, pemerintah pada prinsipnya akan memperhitungkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan ASN sebelum mengambil keputusan.
Menurutnya, terdapat sisi positif dari wacana tersebut, yakni mendorong ASN untuk lebih bijak dalam mengelola penghasilan.
“Ada nilai positif, pemerintah ingin ASN menggunakan penghasilan secara bijak. Di sini juga diuji jiwa kebangsaan, terutama bagi pejabat publik,” katanya.
Harianto menilai, perdebatan mengenai kenaikan atau pengurangan tunjangan merupakan bagian dari dinamika kebijakan, yang seharusnya disikapi dengan perspektif kenegarawanan.
“Kapan tunjangan naik atau turun, di situlah dilihat kenegarawanan seorang ASN,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa isu pengurangan TPP berpotensi menjadi framing yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, termasuk menjatuhkan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Pengurangan TPP ini bisa saja hanya framing. Yang disayangkan, ada pejabat publik yang ikut nimbrung dalam isu tersebut,” kata dia.
Harianto juga menekankan bahwa dalam kondisi tertentu, aparatur negara dituntut untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi.
“Ada waktu di mana negara menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Jiwa bela negara itu mencerminkan bagaimana kita berkorban untuk negara,” ujarnya.
Isu pengurangan TPP ASN di sejumlah daerah, termasuk Manado, mencuat di tengah upaya penyesuaian anggaran dan efisiensi belanja pemerintah daerah, meski hingga kini belum ada kebijakan resmi yang diumumkan oleh pemerintah pusat maupun daerah terkait hal tersebut. (fn)
