Saat Rakyat Diminta Hemat, BGN Belanja 21.801 Motor Listrik
LSM Rako menilai pengadaan 21.801 motor listrik Emmo dengan anggaran Rp1,2 triliun oleh BGN untuk kepala SPPG tidak memiliki urgensi jelas dan bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran negara.
Sulut24.com, MANADO - Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kritik atas rencana pengadaan 21.801 unit motor listrik merek Emmo dengan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk operasional kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah itu dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas dan bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran nasional.
Aktivis Anti korupsi Pertanyakan Urgensi Pengadaan Motor Listrik BGN
Ketua LSM Rakyat Anti Korupsi (Rako), Harianto Nanga, menyebut jumlah pengadaan yang besar dan nilai anggaran yang tinggi tidak sejalan dengan kondisi fiskal saat ini.
"Pengadaan 21.801 motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum memiliki urgensi yang jelas dalam konteks kebutuhan saat ini. Operasional penyuluh sejatinya masih dapat ditunda atau dioptimalkan tanpa harus melakukan belanja besar. Jumlah pengadaan yang terkesan berlebihan serta nilai anggaran yang sangat tinggi menimbulkan kesan tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran negara," kata Harianto, Senin (13/4).
Baca Juga: LSM Rako Desak Gubernur Bank Indonesia Sanksi Kepala Perwakilan BI Sulut
Ia juga menyoroti kontradiksi kebijakan BGN di tengah upaya penghematan nasional.
"Di tengah upaya pemerintah dan berbagai lembaga lain dalam melakukan penghematan, langkah BGN justru terlihat kontradiktif. Ketika masyarakat juga didorong untuk berhemat, pengeluaran untuk kendaraan roda dua dengan harga fantastis menjadi sorotan dan dinilai melukai semangat efisiensi nasional," lanjut Harianto.
Kontroversi BGN di Daerah: Menu Monoton dan Kualitas Makanan Disorot
Selain isu pengadaan kendaraan, BGN juga menghadapi sejumlah persoalan di tingkat daerah. Harianto menilai program makanan bergizi perlu evaluasi menyeluruh, terutama menyangkut kesesuaian menu dengan selera penerima manfaat.
"Makanan bergizi tidak hanya soal kandungan nutrisi, tetapi juga menyangkut selera penerima manfaat, khususnya anak-anak," ujarnya.
Baca Juga: Eks Dubes RI: Trump Pemimpin Paling Berbahaya, RI Harus Kurangi Pendekatan
Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Kepulauan Talaud dan Sangihe. Anak-anak yang terbiasa mengonsumsi ikan setiap hari bisa jenuh jika menu yang disajikan tidak sesuai kebiasaan lokal.
Pendekatan Berbasis Lokal Dinilai Krusial
Harianto mendorong BGN melakukan riset preferensi pangan per daerah sebelum menyusun menu program. Menu yang terlalu sering menyajikan tahu dan tempe, misalnya, berisiko tidak dikonsumsi anak-anak.
Sebagai solusi, ia mengusulkan penyesuaian frekuensi pemberian makanan jika anggaran terbatas.
Baca Juga: Bahaya Tersembunyi di Balik Joki Coretax: Data Pribadi hingga Sanksi Pajak Mengintai Wajib Pajak
"Pemberian makanan bergizi tidak harus dilakukan setiap hari, tetapi bisa dijadwalkan tiga kali dalam seminggu dengan kualitas yang lebih baik dan lebih variatif," tandas Harianto.
Pada akhirnya, Harianto menegaskan BGN perlu memperkuat riset dan evaluasi berbasis kebutuhan nyata di lapangan agar program tidak berujung pada pemborosan. (fn)
