Ketua Sinode GERMITA: Ruang Digital Jadi Arena Disinformasi, Kohesi Sosial Nusa Utara Terancam Erosi

 Ketua Umum Sinode GERMITA, Pdt. Dr. Arnold A. Abbas, M.Th (Foto: ist)

Pdt. Dr. Arnold Abbas Peringatkan Bahaya Pragmatisme Politik dan Disrupsi Digital bagi Solidaritas Komunal Masyarakat Sangihe, Talaud, dan Sitaro.

Sulut24.com, MANADO - Ketua Umum Sinode GERMITA, Pdt. Dr. Arnold A. Abbas, M.Th., memperingatkan bahwa akselerasi teknologi digital dan menguatnya pragmatisme politik di era kontemporer sedang menguji ketahanan kohesi sosial masyarakat Nusa Utara kawasan yang selama ini dikenal dengan tradisi persaudaraan, gotong royong, dan kebersamaan komunal yang mengakar.

Refleksi kritis itu disampaikan Abbas dalam kapasitasnya sebagai dosen Teologi Kontekstual dan Teologi Sistematika pada STT GERMITA sekaligus pengajar di Program Pascasarjana Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) dalam tulisan berujudul "Gelombang Disrupsi Digital dan Pragmatisme Politik, Tantangan bagi Solidaritas tnik Nusa Utara". Ia menegaskan bahwa transformasi digital yang berlangsung masif di wilayah Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro tidak semata-mata menghadirkan peluang, melainkan juga melahirkan konsekuensi sosial yang tidak dapat diabaikan.

Baca Juga: Warga Beo Utara Geruduk Kantor PLN, Desak Transparansi BBM dan Pertanggungjawaban Pemadaman Listrik

"Ruang digital yang idealnya menjadi medium edukasi, komunikasi, dan penguatan partisipasi publik, dalam banyak kasus justru berubah menjadi arena penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak relasi sosial," ujar Abbas.

Polarisasi Politik Rembes ke Relasi Keluarga dan Komunitas

Dalam perspektif sosiologis, Abbas menilai fenomena disrupsi digital mendorong polarisasi sosial yang semakin nyata di tingkat akar rumput. Perbedaan pandangan politik yang sejatinya merupakan bagian normal dari kehidupan demokrasi kerap berkembang menjadi konflik identitas yang memengaruhi hubungan keluarga, persahabatan, dan kehidupan komunitas lokal.

Ia secara khusus menyoroti menguatnya pragmatisme politik yang menempatkan kekuasaan sebagai tujuan akhir, sementara dimensi etika dan kepentingan publik makin terpinggirkan. Dalam kondisi tersebut, identitas etnik, afiliasi agama, dan jaringan kekerabatan rentan dieksploitasi sebagai instrumen mobilisasi politik jangka pendek.

Baca Juga: Tantangan Merawat Solidaritas Masyarakat Nusa Utara

"Ketika politik kehilangan orientasi pelayanan publik dan lebih berfokus pada kepentingan kekuasaan, masyarakat menjadi rentan terhadap fragmentasi sosial. Solidaritas kolektif yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Nusa Utara dapat mengalami erosi," kata Abbas.

Literasi Digital Kritis dan Etika Ruang Publik Jadi Kebutuhan Mendesak

Abbas menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi masyarakat Nusa Utara bersifat multidimensional tidak sekadar persoalan teknologi atau dinamika politik, melainkan juga menyangkut kualitas budaya demokrasi dan ketahanan sosial secara keseluruhan.

Karena itu, ia menilai diperlukan upaya sistematis untuk membangun literasi digital yang kritis, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi, serta memperkuat kesadaran etis dalam berpartisipasi di ruang publik.

Baca Juga: LBH Garda Nusa Desak Polda Sulut Transparan dalam Penyelidikan Proyek Jalan Rp103 Miliar di Talaud yang Diduga Bayar 100 Persen Sebelum Selesai

Dari perspektif teologi publik, Abbas menegaskan bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral untuk hadir secara konstruktif dalam kehidupan sosial melampaui batas-batas pelayanan spiritual semata.

"Gereja perlu menjadi agen transformasi sosial yang mendorong dialog, memperkuat budaya damai, dan membangun kesadaran politik yang berlandaskan etika serta tanggung jawab sosial," jelasnya.

Modal Sosial Leluhur Nusa Utara Harus Jadi Fondasi Menghadapi Tantangan Zaman

Abbas mengingatkan pentingnya merawat modal sosial yang diwariskan para leluhur Nusa Utara. Nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan gotong royong, menurutnya, harus tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi setiap dinamika zaman, termasuk kontestasi politik yang terus berkembang.

Kemajuan teknologi, ia menegaskan, semestinya dimanfaatkan sebagai instrumen penguatan integrasi sosial bukan sebagai sarana memperdalam segregasi dan konflik. Demikian pula halnya dengan politik, yang seharusnya dipahami sebagai wahana pelayanan demi kesejahteraan bersama, bukan alat untuk mempertajam perbedaan dan memecah belah masyarakat.

Baca Juga: GERMITA Kerahkan Jemaat Perbaiki Jalan Rusak Lirung–Moronge–Salibabu

Menutup refleksinya, Abbas menegaskan bahwa masa depan Nusa Utara tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi maupun keberhasilan agenda politik, melainkan oleh kemampuan masyarakat mempertahankan kohesi sosial, solidaritas komunal, dan rasa saling memiliki sebagai satu keluarga besar.

Ia mengutip pesan Injil dalam Matius 5:9 sebagai landasan moral pembangunan kehidupan bersama yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban: "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." 

Somahe Kai Kehage, Sansiote Sampate Pate

Tuhema, Pakanandu Mangena, Boleng Balang Singkahindo. (Ezra)